Wali Kota Depok Nilai Kajian Raperda Anti LGBT Tak Komprehensif

Pebriansyah Ariefana
Wali Kota Depok Nilai Kajian Raperda Anti LGBT Tak Komprehensif
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengunjungi pasar di Kota Depok, Jawa Barat. [Suara.com/Supriyadi]

Raperda Anti LGBT itu dirancang dan diinisiatif Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok.

Suara.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai rancangan peraturan daerah atau Raperda anti lebian, gay, biseksual dan Transgender atau LGBT tidak komprehensif. Selain itu masih miskin kajian.

Raperda Anti LGBT itu dirancang dan diinisiatif Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok.

"Kita kajian dulu, karena kajian nya tidak lengkap dan tidak komprehensif termasuk juga aturan perundangan di atas kan itu juga dilihat," kata Idris kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Raperda anti LGBT muncul pada saat dikeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktifitas LGBT setelah itu disuarakan di DPRD. Ia pun sudah mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan aktifitas LGBT di Kota Depok, Jawa Barat.

"Saya dulu keluarkan (Surat Edaran LGBT) dan itu dewan langsung respon masalah itu kan sinergi itu. Tinggal kita lihat kajian seperti apa," jelas Alumni Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur ini.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengatakan penting dan tidak terkait perda tersebut. Sebab harus ada kajian yang lebih dalam.

"Penting dan tidak penting hal itu nanti kita lihat, pada saat kajian baru saya bisa katakan penting dan tidak penting," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC Partai Gerindra Kota Depok Rienova Serry Donie membenarkan Raperda anti LGBT digagas oleh Fraksi Gerindra.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada pembahasan di fraksi, itu kata dia, baru sekedar informasi saja sebagai pengagas Raperda tersebut.

"Sebelum menjadi Raperda harus ada aspek yang harus diperhartikan juga, antara lain aspek yuridis, filosofis, sosial atau kami belum membuat kajiannya," kata Rienova kepada Suara.com ketika di konfirmasi.

Kata Rienova, pengodokan Raperda ini mungkin akan dibahas oleh para anggota Fraksi Gerindra 2019-2024, karena inisiatif Raperda dari Fraksi Gerindra. Tentunya Gerindra akan terus mendorong Raperda anti LGBT harus jadi Peraturan Daerah (Perda).

"Karena inisiatif dari Fraksi Gerindra tentu kami mendorong Raperda ini harus jadi," pungkasnya.

Kontributor : Supriyadi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS