Rahmat juga meminta kepada sejarawan agar tidak takut dengan kehilangan nama Bekasi. Soalnya, ada beberapa opsi yang akan di ajukan nanti jika bergabung dengan DKI Jakarta.
"Kan masih ada Kabupaten Bekasi. Ya, namanya kan tidak harus DKI Jakarta Tenggara, bisa jadi DKI Bekasi, DKI Kota Bekasi kan, whatever (terserah) lah semuanya kan di susun regulasinya," ucapnya.
Rahmat juga meminta masyarakat tidak khawatir soal gabungnya Kota Bekasi ke Jakarta dengan pemindahan wilayah Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pertanyaannya nanti biasa, Jakarta nanti sepi? Ya enggak lah, trademark (brand) Jakarta sudah mendunia, enggak mungkin. Tidak semudah itu memindahkan pusat ekonomi ya, tiba-tiba ikut ke Kalimantan atau daerah lain ya. Butuh bertahun-tahun lah, ukurannya Jakarta berkembang ini kan republik, usai saat ini 74 tahun, Jadi begitu cara berfikirnya," beber Rahmat.
Baca Juga:Tak Setuju Bekasi Gabung ke Jakarta, Sutiyoso Sarankan Ini
"Lihat saja Kuala Lumpur dengan Putra Jaya (Malaysia), ekonominya tidak ada yang dibawa ke Putra Jaya," sambungnya.
Disamping itu, Rahmat menuturkan ada beberapa alasan Kota Bekasi masuk dalam wilayah pusat ekonomi di Indonesia itu.
Salah satunya adalah pemasukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Bekasi ke Provinsi Jawa Barat yang dananya masuk kembali ke Kota Bekasi hanya 30 persen.
"Sekarang gini kalau kita berharap ekspetasinya, dengan Jawa Barat kita sudah melewati Jawa Barat. Lewati Bandung juga, kita lebih tinggi, inflasi kita lebih rendah, APBD nya juga besar (disamping) kebutuhannya (Kota Bekasi) besar," jelas dia.
Dengan demikian, dari segi ekonomi Kota Bekasi bisa masuk dalam pusat perekonomian di Indonesia.
Baca Juga:5 Berita Heboh: Poster Keluarkan Monyet Dari NKRI Sampai Jakarta Tenggara
"Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Google Map kita kan merah semua, itulah mengapa penghasilan kita cukup besar kesanah (Jawa Barat)," katanya.
