Alasan Pemberdayaan, Bekasi Pelihara Ormas untuk Tarik Duit Parkir

Pebriansyah Ariefana
Alasan Pemberdayaan, Bekasi Pelihara Ormas untuk Tarik Duit Parkir
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara)

Pemerintah menggandeng Ormas sebagai pemberdayaan juga memberikan kesempatan dalam proses pembangunan.

Suara.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kembali angkat bicara soal Organisasi Masyarakat (Ormas) yang viral meminta jatah parkir di seluruh gerai minimarket. Menurut orang nomor satu di Kota Bekasi ini, pemerintah menggandeng Ormas sebagai pemberdayaan juga memberikan kesempatan dalam proses pembangunan.

Rahmat kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dalam memperdayakan Ormas masih berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda).

“Kalau ramai sekarang ini Kota Bekasi ada yang sebut tidak aman, tidak nyaman (untuk berinvestasi) bahkan ada anekdot sebagai kota preman, saya luruskan itu tidak benar,” tegas Rahmat di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, permintaan Ormas dalam mengelola parkir di seluruh gerai minimarket Kota Bekasi tidak dengan satu keputusan dan intervensi. Sebab, harus ada ketentuan yang dijalankan baik dari badan usaha maupun pemerintah.

“Jadi sesuai dengan kesepakatan semua pihak,baik itu dari badan usaha maupun perorangan, kita berjalan sesuai Perda, sesuai dengan aturan main,” tegasnya lagi.

Rahmat juga terbuka dengan Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi Kota. Kata dia, jika terdapat aturan yang tidak sejalan, pihaknya terbuka agar kepolisian bergerak sesuai dengan proses hukum.

“Aturan main itu kan hukum, saat hukum itu dilanggar, Pak Kapolres bisa bertindak berdasarkan hukum, nah ini yang terus kita jaga,” ucapnya.

Sejauh ini, Rahmat menyampaikan jika gerai minimarket yang ada di Kota Bekasi belum di pegang oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dengan demikian, ia mempunyai niat untuk membuat Peraturan Wali Kota.

Sejatinya, retribusi daerah diatur di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dalam peraturan itu, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

“Minimarket belum dipegang Pemkot sekarang, mereka belum melakukan kewajibannya. Pemerintah baru menggali, menggalinya berdasarkan Perda Pajak Daerah tahun 2009 kemarin. Ini sedang dicari regulasinya, setelah itu ada keputusan walikota tentang pedoman tata cara pengelolaan parkir. Nah sekarang ada yang mau ikut pemberdayaan, siapa saja boleh, tapi ada aturan mainnya,” pungkas Rahmat.

Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS