SuaraJabar.id - Polemik rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang akan melelang barang bukti sitaan First Travel yang hasilnya akan diberikan kepada negara membuat korban tidak menerima. Mereka bahkan berharap agar hasil lelang tersebut dikembalikan ke korban.
Meski begitu, polemik tersebut juga membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan kewenangan negara mengambil dana jemaah dalam kasus penggelapan dana jemaah First Travel. Bahkan lembaga tersebut juga meminta agar uang hasil lelang dikembalikan kepada korban yang dirugikan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Kejari Depok Yudi Triadi enggan merespon pernyataan MUI tersebut saat dikonfirmasi Kontributor Suara.com pada Rabu (20/11/2019).
Senada dengan Yudi, Kasi Intelijen Kejari Depok Kosasih belum mau menjelaskan prihal tersebut.
Baca Juga:Kejaksaan Agung: Aset First Travel Dapat Dikembalikan ke Jamaah
"Siap, no comment, " ucap Kosasih kepada Suara.com.
Namun ketika ditanyakan mengenai rencana lelang barang sitaan First Travel, Kosasih menegaskan masih menunggu arahan pimpinan.
"Menunggu arahan pimpinan," ucapnya.
Sementara itu, barang bukti sitaan milik PT First Travel yang berada di Kejari Depok sudah dipindahkan pada Senin (18/11/2019) lalu.
"Alasan pemindahan karena area ini sudah penuh dan untuk menjaga barang bukti tersebut. Kita pindahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Depok yang lama di Jalan Siliwangi. Di sana itu kantor kami juga, jadi bukan sewa tempat," ucapnya.
Baca Juga:MUI Pertanyakan Dasar Negara Merampas Harta Jemaah First Travel
Terpisah, seorang korban First Travel Andi mengaku tidak ikhlas mendengar rencana pelelangan barang sitaan First Travel yang hasilnya akan diserahkan kepada negara melalui Kejari Depok.
- 1
- 2
