Usman menyayangkan, RT yang menyetorkan data by name by adress (BNBA) yang tidak memenuhi lima kriteria yang diminta.
Sehingga ketika Bansos turun, menimbulkan polemik di masyarakat lantaran ada yang mendapat bantuan dan ada pula yang tidak, tanpa penjelasan dari RT.
"Ini banyak RT yang seperti ini, main masuk-masukin aja semua data warganya. Dampaknya apa?, kami mengalami kendala di kelurahan untuk melakukan validasi," kata dia.
Karena, dengan waktu yang sangat cepat pihaknya dituntut untuk mendistribusikan Bansos Non DTKS. Disatu sisi RT tidak selektif dalam menyetorkan data warga yang sesuai dengan lima kriterja pekerjaan itu.
Baca Juga:Dear KPK, Bansos Corona untuk Orang Miskin Depok Dikorupsi
"Ngga mungkin kan kami ngecek lagi data itu ke rumah?, harusnya kami terima data yang fixed dari RT siapa warganya yang berprofesi sebagai pedagang, petani, gojek, UMKM dan pengemis yang tidak dapat bekerja selama PSBB. Merekalah yang berhak mendapat Bansos Covid-19 Non DTKS," jelasnya.
Usman menyebutkan data Non DTKS yang masuk ke Dinsos sebanyak 210.000 KK. Baik yang daftar online maupun yang di usulkan RT.
Data yang masuk gelombang pertama 13-16 April sebanyak 71.000 KK lebih. Dan data yang masuk gelombang kedua 16-18 April sebanyak 140.000 KK lebih.
Sehingga total ada 210.000 KK lebih data Non DTKS yang masuk ke Dinsos.
"Dari 210.000 data Non DTKS yang masuk, ada yang data ganda dan banyak yang tidak sesuai kriteria pekerjaan. Setelah divalidasi dari 70.000 KK data gombang pertama hanya 50.000 KK yang valid, nah 30.000 KK yang menerima Bansos saat ini ya dari gelombang pertama itu," katanya.
Baca Juga:Ampun Deh! Ada Korupsi Bansos Corona untuk Orang Miskin di Depok
Sementara itu, data DTKS yang terdaftar di Dinsos Kota Depok sebanyak 78.065. Mereka adalah penerima Bansos PKH, PPNT, Dana Desa, Bansos Provinsi dan Bansos Kabupaten/Kota yang rutin menerima diterima setiap bulan.
"Mereka yang 78.065 ini adalah warga miskin Depok yang sudah didata dari dulu," ungkapnya.
Selama PSBB, selain Bansos dari APBD Kota Depok ada dua bantuan lainnya yang bakal masuk ke Kota Depok. Yaitu dari pusat Rp600 ribu per KK, dan dari Provinsi Rp500 ribu per KK untuk 34.000 KK.
"Bansos Provinsi baru turun untuk 10.000 KK dari 34.000 KK yang dijanjikan. Sisanya belum turun karena data yang diajukan dari Depok banyak yang tidak valid BNBA," ungkap Usman.
Sedangkan bantuan yang dari pusat, Usman belum bisa menyebutkan berapa jumlahnya dan kapan akan turun. Sebab pihaknya masih dalam proses pengusulan ke pusat.
"Kami mengusulkan sekitar sebanyak 125.000 KK ke pusat, untuk DTKS dan Non DTKS. Nanti kalo semua usulan disetujui kita akan salurkan ke DTKS dulu, kemudian sisanya disalurka ke Non DTKS," pungkasnya.
