SuaraJabar.id - Kalangan Industri Hasil Tembakau (IHT) menilai kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 100 persen dari harga yang tertera pada banderol tidak tepat.
Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menyatakan kebijakan HJE 85 persen yang berlaku saat ini sudah tepat dan tidak perlu lagi diubah-ubah.
Menurut dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/10/2020), tidak ada perusahaan rokok yang bisa menetapkan harga jual ke konsumen hingga 100 persen dari HJE mempertimbangkan kenaikan cukai tinggi di tahun 2020.
"Perusahaan rokok besar saja banyak yang menetapkan harga 85 persen (dari harga banderol)," katanya.
Baca Juga:Ekonom Sebut Struktur Tarif Cukai Tembakau di Indonesia Super Kompleks
Sulami menyatakan penetapan HJE 85 persen tersebut tidak akan membuat negara rugi, sebaliknya pengusaha yang memperoleh beban tambahan karena mereka membayar cukai secara penuh namun menjual produk mereka 85 persen dari HJE.
Kalau ada pihak yang mendorong penetapan HJE 100 persen, lanjutnya, kemungkinan besar berkaitan dengan kemampuan pihak tersebut dalam mempertahankan pangsa pasarnya.
“Dia tidak mau kehilangan pasar, sekaligus berupaya untuk mengurangi persaingan dengan merek lain,” katanya.
Menurut Peneliti Universitas Padjajaran Bandung Satriya Wibawa, apabila floor price ditiadakan atau dibuat 100 persen maka dampaknya akan dirasakan oleh petani dan tentu saja industri.
Serapan tembakau petani, tambahnya, akan berkurang dan industri akan memutar otak untuk menghasilkan produk yang mampu diserap pasar.
Baca Juga:Harga Rokok Murah Picu Peningkatan Perokok Anak
Dikatakannya, karena yang mampu bertahan adalah produsen yang memiliki kemampuan keuangan yang besar, dikuatirkan akan timbul kemungkinan hanya akan ada satu pemain nantinya.
- 1
- 2
