"Jadi anak gak punya HP, numpang ke HP orang tuanya. Ini kan masih mending dibandingkan yang sama sekali orang tuanya tidak memiliki HP untuk menunjang pembelajaran daring," ujar Harjono.
Permasalahan-permasalahan teknis tersebut sebelumnya menjadi salah satu penyebab munculnya masalah penilaian terhadap siswa selama kebijakan PJJ ditengah pandemi Covid-19 ini diterapkan.
Mulanya tercatat ada sekitar 722 siswa SD yang bermasalah. Kemudian setelah diselesaikan kini hanya tinggal sekitar 72 siswa lagi yang belum selesai. Untuk SMP, awalnya ada sekitar 2.300 yang bermasalah dengan nilai. Kini menyisakan 91 siswa lagi.
"Untuk sebagian orang tua dan anaknya masih di luar kota. Kemudian ada juga beberapa orang lapor ke kepala sekolahnya mau pindah ke pesantren. Tapi tetap harus ada kejelasan," pungkas Harjono. [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]
Baca Juga:Dewi Citos Kota Cimahi, Dulu Ramai Kini Mirip Lokasi Uji Nyali
