Ada berbagai upaya yang dilakukan pihaknya agar perempuan-perempuan di Kota Cimahi tidak masuk menjadi rawan sosial ekonomi. Sesuai tugas dan fungsinya, pihaknya kerap melakukan intervensi dan monitoring evaluasi.Di antaranya melakukan pemberdayaan dan sebagainya.
"Kita pernah melakukan pelatihan untuk perempuan kepala keluarga, pelatihan untuk menaikan ekonomi mereka sehingga mereka bisa memulai usaha," kata Fitriani.
Selain itu, ada juga program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Dimana ada ratusan perempuan yang menjadi Kepala Keluarga (KK) diberikan pelatihan.
"Makannya kita terus lakukan antisipasi supaya jangan sampai ke arah sana," ucapnya.
Fitriani melanjutkan, data perempuan rawan sosial ekonmi didapat berdasarkan hasil pendataan dan assesment oleh para kader di lapangan. Perempuan rawan sosial ekonomi sendiri masuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).
Baca Juga:Selandia Baru Beri Hak Cuti Bagi Perempuan Keguguran, Bagaimana Indonesia?
Ada sejumlah kriteria sehingga perempuan masuk rawan sosial ekonomi. Seperti dari segi umur berusia 18-59 tahun. Kemudian istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan, menjadi tulang punggung keluarga hingga berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.
"Masuk ke dalam keluarga miskin iya, tumpuan keluarga iya. Termasuk single parent (janda). Dia rawan sosial ekonomi aja," jelas Fitriani.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
