facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kapolri Larang Media Siarkan Aksi Kekerasan Polisi, Ini Kata UU Pers

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 06 April 2021 | 13:09 WIB

Kapolri Larang Media Siarkan Aksi Kekerasan Polisi, Ini Kata UU Pers
Jurnalis Malang demo intimidasi dan kekerasan polisi terhadap wartawan dalam demo tolak Omnibus Law. (Foto: Aziz Ramdani)

UU Pers menyebut "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran."

SuaraJabar.id - Dengan dalih agar kinerja anggota kapolisian di daerah lebih baik, Kepolisian Republik Indonesia melansir kebijakan yang kontroversial. Mereka melarang media menayangkan kasus kekerasan atau aksi arogansi aparat kepolisian.

Larangan bagi media tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram terkait ketentuan peliputan media massa mengenai tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengakui terbitnya TR Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 itu. RT Kapolri itu telah ditekan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021 dan telah disebar kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia.

Ada 11 poin aturan terkait TR Kapolri yang antara lain adalah melarang media menyiarkan adegan kekerasan yang dilakukan polisi.

Baca Juga: Resmi! Kapolri Listyo Sigit Larang Media Tayangkan Arogansi Anggota Polri

Rusdi mengkaim alasan larangan itu dikeluarkan Kapolri agar kinerja anggota kapolisian di daerah lebih baik.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," kata Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Berikut 11 poin dalam surat telegram tersebut;

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis;
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana;
  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
  6. Menyamarkan gambar wajah dan indentitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur;
  8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;
  9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detil dan berulang-ulang;
  10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten;
  11. Tidak menampilkan gambaran secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri berbunyi "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran."

Dalam penjelasan disebutkan, "Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku."

Baca Juga: Mabes Bobol Diserang Teror, Tak Ada Pejabat Polri yang Bertanggungjawab?

Telegram Kapolri ini juga menimbulkan rekasi publik di jejaring media sosial. Mereka khawatir telegram ini akan membuat polisi menjadi antikritik.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait