SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mendukung keputusan menjadikan Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat menjadi pemberhentian Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Meski begitu, Ridwan Kamil meminta agar pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung di Padalarang mempertimbangkan asilitas penunjang agar kawasan Padalarang terhindar dari kemacetan.
Konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sendiri resmi memulai pembangunan stasiun di Padalarang pada Senin (12/4/2021).
Pembangunan stasiun kereta cepat di kawasan ini jadi titik konektivitas antara moda kereta cepat dengan kereta api. Nantinya, penumpang dari Kota Bandung yang akan naik kereta cepat menuju Jakarta harus lebih dulu ke stasiun Padalarang.
Baca Juga:Salat Tarawih Berjamaah di Masjid Bakal Diawasi Polisi dan TNI
Ridwan Kamil mengingatkan pembangunan stasiun kereta cepat di Padalarang bisa memicu kemacetan regional. Apalagi, saat ini kondisi lalu lintas Padalarang memang menjadi langganan macet.
"Saya akan dukung maksimal, tapi kan keputusan stasiun Padalarang ini berpotensi memicu kemacetan regional. Jangan sampai (pembangunan stasiun) ini beres, kemacetannya tidak terselesaikan," ujar Ridwan Kamil di Padalarang, Senin (12/4/2021).
Lebih jauh, ia meminta PT KCIC dan PT KAI memikirkan fasilitas penunjang agar kawasan Padalarang terhindar dari kemacetan. Salah satu yang didorong Ridwan Kamil adalah pembuatan flyover atau underpass di setiap perlintasan.
"Karena perlintasan sebidang, nanti bisa jadi blunder, itu poinnya. Jadi dari sekarang saya mengingatkan dan pasti saya bantu, bagaimana perlintasan sebidang dibuat flyover atau underpass. Itu harus konkret dan fix," tambahnya.
Berdasarkan catatan PT KAI ada tiga titik perlintasan kereta yang kerap menjadi penyebab macet, salah satunya berada di Cimahi. Ridwan Kamil ingin tiga perlintasan tersebut segera dicari solusinya dan setiap instansi dibagi tugasnya secara jelas.
Baca Juga:Buntut Kudeta Partai Demokrat, AHY Geser Elaktebilitas Prabowo
Hal itu dilakukan agar pembangunan kereta cepat tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat.
"Siapa mengerjakan apa tentu kita follow up, tapi harus dipersiapkan dengan matang. Biar saya kalau ada masyarakat rame saya paling depan untuk menenangkannya," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Terkait hal itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hatantyo mengaku siap berkolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk mengatasi kemacetan. Pihaknya pun berjanji membangun flyover atau underpass di tiga lokasi perlintasan itu.
"Siap kami akan koordinasi dengan pemda setempat. Semoga perlintasan itu bisa selsai sebelum 2023," papar Didiek.
