- Puluhan orang tua melakukan protes di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (11/6/2026) terkait sistem pendaftaran siswa baru.
- Massa memprotes kerumitan sistem PCMB dan kebijakan Sekolah Maung yang dinilai tidak transparan serta merugikan calon siswa kurang mampu.
- Sistem pendaftaran yang bermasalah menyebabkan banyak siswa otomatis diarahkan ke sekolah swasta tanpa memberikan pilihan sekolah negeri bagi pendaftar.
SuaraJabar.id - Gelombang protes mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat tahun 2026. Puluhan orang tua calon siswa yang didominasi oleh kaum ibu mendatangi Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap sistem pendaftaran yang dinilai membingungkan dan tidak transparan di dunia pendidikan Jawa Barat.
Aksi ini mencuri perhatian publik karena para ibu tersebut melakukan teatrikal dengan membawa peralatan dapur dan memasak di depan gedung wakil rakyat sebagai simbol keresahan mereka.
Para orang tua mengeluhkan kerumitan skema baru yang diterapkan tahun ini, khususnya terkait kebijakan Sekolah Maung dan fase Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Baca Juga:Skor PCMB Jabar 2026 Menyusut? Dedi Mulyadi: Jangan Panik, Itu Penyesuaian Sertifikat Prestasi
Mereka menilai narasi pemetaan tersebut justru menjadi celah ketidaktransparanan yang merugikan calon siswa berprestasi maupun warga kurang mampu.
Neni Suhaeni, salah satu peserta aksi, mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah bentuk perjuangan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap mendapatkan hak pendidikan di sekolah negeri.
"Ini kan kita lagi memperjuangkan hak anak orang miskin, anak-anak yang mau sekolah masuk SMA negeri. Tapi pelaksanaannya sangat merepotkan dan membuat kami bingung," ujar Neni.
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah kegagalan sistem PCMB dalam mengakomodasi pilihan siswa. Neni membeberkan fakta lapangan di mana banyak calon murid yang secara otomatis diarahkan oleh sistem ke SMK Swasta tanpa adanya pilihan alternatif bagi orang tua.
"Dari sistem itu malah dimasukkan ke SMK swasta, tanpa ada pilihan satupun. Padahal dia mau masuk ke SMA atau SMK negeri satu, itu pilihan aslinya. Kami merasa heran kenapa hak memilih sekolah negeri jadi hilang," tegasnya.
Baca Juga:Star Energy Ajak Siswa SDN Pasirwalang Sukabumi Jaga Kelestarian Gunung Salak
Fenomena ini dianggap sangat memberatkan bagi keluarga ekonomi lemah yang berharap bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri demi meringankan biaya pendidikan harian.
Aksi memasak di trotoar depan Gedung DPRD Jabar bukan tanpa alasan. Para ibu ini ingin menunjukkan bahwa kebijakan SPMB yang semrawut telah memaksa mereka meninggalkan kewajiban rumah tangga demi turun ke jalan mencari keadilan.
"Kita mah ibu-ibu ya, jangan sampai direpotkan seperti ini harus demo. Kita inginnya memasak untuk anak-anak di rumah, untuk suami, dan anak-anak belajar tenang di sekolah. Ini adalah bentuk protes karena waktu kami yang seharusnya di rumah habis di sini karena sistem yang tidak beres," jelas Neni.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada perwakilan dari DPRD Jabar maupun Disdik Jabar yang memberikan keterangan resmi di lokasi aksi. Situasi di depan Gedung DPRD terpantau tertib meskipun massa mengancam akan bertahan hingga mendapatkan kepastian mengenai nasib sekolah anak-anak mereka.
Kontributor : Rahman
