SuaraJabar.id - Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan dari legislatif. Bappeda Jabar dinilai terlalu gegabah dalam menentukan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan menuturkan alasan pihaknya menilai Bappeda Provinsi Jabar gegabah karena adanya sebuah program kerja yang diusulkan oleh dinas dan belum dibahas oleh legislatif namun anggarannya sudah ditentukan oleh Bappeda.
"Kami dari Komisi IV prihatin dengan sikap Bappeda Jabar, di mana suatu program yang diusulkan oleh dinas dan wilayah belum juga dibahas oleh pihak DPRD khusunya Komisi dan Badan Anggaran sudah ditentukan anggarannya. Sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik," kata Ali Hasan, Selasa (20/4/2021).
Ali menuturkan salah satu program kerja yang belum diusulkan oleh dinas dan DPRD namun anggaran telah ditentukan oleh Bappeda Jabar yaitu terkait dengan UPTD PPP LLAJ Wilayah III, di Jalan Bandung – Garut No. 73-238, Kec. Kadungora, Kab. Garut.
Baca Juga:Ketemu Khofifah, Ridwan Kamil: Tidak Direncanakan, Jadi Politik Mah Tafsir
DPRD Jabar, kata Ali, mempertanyakan status kepemilikan lahan Terminal Tipe B di wilayah III ini.
Ali mengatakan bahwa masih ada beberapa lahan yang statusnya masih milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Di Wilayah III ini banyak Terminal Tipe B yang bertempat di lahan milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Ali berharap, nantinya perencanaan program yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan dulu anggarannya, sehingga program- program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. [Antara]
