Prabowo Borong 8 Kapal Perang Italia, Eks Petinggi TNI AL Berikan Catatan Ini

Kementerian Pertahanan menyepakati pengadaan delapan unit kapal senjata Italia melalui kontrak kerja sama dengan Fincantieri, perusahaan Italia yang memproduksi kapal.

Ari Syahril Ramadhan
Senin, 14 Juni 2021 | 11:59 WIB
Prabowo Borong 8 Kapal Perang Italia, Eks Petinggi TNI AL Berikan Catatan Ini
ILUSTRASI- Kapal perang TNI AL. [Foto: Istimewa]

“Namun saran kita kepada menteri pertahanan, ya bagaimana agar perencanaan selanjutnya disiapkan ABK, pemeliharaan, krunya bagaimana, bagaimana dengan dermaganya, dan sistem yang lainnya,” katanya.

Hal ini menjadi wajar karena sebuah sistem angkatan laut tentu harus dipersiapkan dengan baik. Saran berikutnya kepada Menhan dari Iskandar, yakni dia berharap PT PAL dilibatkan dalam pembesutan kapal itu. Karena dengan begitu, kemampuan kita bakal makin teruji.

“Alangkah indahnya, kita punya PT PAL sudah hebat, dan Pak Menhan sudah mengangkat direkturnya orang-orang yang jago, kenapa tidak yang enam ini, mungkin 3 buat di sana, 3 dibuat di sini, sehingga kita memiliki nilai yang bagus," kata dia.

“Kita benar-benar mandiri, kita tidak lagi diembargo, dan Indonesia tetap akan kuat,” lanjut dia.

Baca Juga:Tak Disukai di Lingkaran Jokowi karena Berbahaya, Prabowo: Muka Gue Muka Kudeta Kali

Seperti apa pembelian itu?

Komisi I DPR RI mempertanyakan anggaran yang digunakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memborong delapan kapal dari Fincantieri.

Anggota Komisi I Syarifuddin Hasan mengaku belum pernah diajak membahas pembelian kapal buatan perusahaan senjata asal Italia ini.

Politikus Partai Demokrat mengatakan pembahasan mengenai seluruh program alutsista baru akan dibahas pekan depan.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menuturkan hal senada. Ia menyatakan belum pernah ada pembahasan ihwal rencana Kementerian Pertahanan membeli kapal dari Italia.

Baca Juga:Prabowo Ungkap Ramalan Jenderal yang Salah Soal Perang di Indonesia

Ia menuturkan semua pembelanjaan butuh pembahasan dengan DPR.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini