alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Segera Diseret ke Meja Hijau

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 10 Agustus 2021 | 17:11 WIB

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Segera Diseret ke Meja Hijau
Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna berjalan memasuki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/6/2021). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp]

Perkara Aa Umbara telah teregistrasi di PN Bandung.

SuaraJabar.id - Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna bakal segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Panitera Muda Tipikor PN Bandung Yuniar mengatakan, pihaknya menyiapkan jadwal sidang tindak pidana korupsi usai usai menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, PN Bandung saat ini masih dalam penunjukan hakim yang akan memimpin jalannya sidang Aa Umbara tersebut.

"Jadwal belum ada, sekarang baru mau penunjukan hakim," kata Yuniar dikutip dari Antara, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara

Setelah hakim ditunjuk, kata dia, jadwal sidang Aa Umbara pun perlu disesuaikan. Pasalnya, para hakim memiliki jadwal sidang yang padat.

"Kalau enggak padat (biasanya berselang) satu minggu (untuk sidang)," katanya menjelaskan.

Adapun perkara Aa Umbara telah teregistrasi di PN Bandung dengan Nomor Perkara 55/pid.sus-tpk/2021/pn bdg. Selain Aa, ada juga terdakwa terkait lainnya, yakni Andri Wibawa dengan Nomor Perkara 56/pid.sus-tpk/2021/pn bdg dan M Totoh Gunawan dengan Nomor Perkara 57/pid.sus-tpk/2021/pn bdg.

Sebelumnya, KPK pada hari Senin (9/8) melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa perkara korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bandung Barat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Tiga terdakwa, yaitu Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa dari pihak swasta/anak Aa Umbara, dan M. Totoh Gunawan selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL).

Baca Juga: Mardani Sebut Perkom Perdin Pertaruhkan Etika KPK, Potensi Menabrak Nilai-nilai Integritas

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada bulan Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD 2020 pada belanja tidak terduga (BTT).

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait