alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Geruduk Kantor Wali Kota dan DPRD, Muslim Tasikmalaya: PPKM Menyengsarakan!

Ari Syahril Ramadhan Jum'at, 20 Agustus 2021 | 11:50 WIB

Geruduk Kantor Wali Kota dan DPRD, Muslim Tasikmalaya: PPKM Menyengsarakan!
Ratusan masyarakat muslim yang tergabung dalam Almumtaz (Aliansi muslim Tasikmalaya) berunjuk rasa, Kamis (19/8/2021). [HR Online]

Aliansi Muslim Tasikmalaya menyebut rakyat lebih takut pada aturan pemerintah ketimbang pada Covid-19.

SuaraJabar.id - Kantor Wali Kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya digeruduk massa yang memprotes kebijakan PPKM, Kamis (19/8/2021).

Ratusan massa yang turun ke jalan menyoroti kebijakan PPKM di Kota Tasikmalaya ini berasal dari Aliansi Muslim Tasikmalaya (Almuntaz).

Dalam orasinya, massa menyebut kebijakan PPKM menyengsarakan rakyat.

“Kita pada hari ini aksi besar-besaran terhadap kebijakan Pemerintah terkait PPKM yang hari ini tidak ada ujungnya. Kita lihat sikap pemerintah Kota Tasikmalaya plin plan, tidak ada sikap yang tegas,” kata Lutfi Abdul Aziz, salah seorang orator aksi di atas mobil komando.

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga dianggap tidak memberdayakan fungsi otonomi daerahnya.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Melonjak, 95 Persen Program Paralimpiade Tokyo Batalkan Format Awal

“Ketika hari ini pemerintahan pusat menginstruksikan segala kebijakannya, namun menutup segala bentuk otonomi daerah dan nyatanya hari ini pemerintahan Kota Tasikmalaya tidak berdaya dan tidak memfungsikan otonomi daerahnya,” katanya.

Lutfi juga mengatakan, dengan berbagai kebijakan penanganan Covid-19, masyarakat justru tidak takut dengan Covid-19. Sebaliknya masyarakat takut dengan aturan Pemerintah.

“Masyarakat lebih takut diusir, takut didenda. Bapak-bapak yang ada di pemerintahan Kota Tasikmalaya harusnya bisa mengayomi dan mampu memberikan kebijakan, kenyamanan terhadap masyarakat Kota Tasikmalaya,” katanya.

Tuntutan dari massa aksi, salah satunya adalah mempercepat proses penyaluran bantuan sosial, serta jaringan pengamanan sosial.

“Aparat penegak hukum harus lebih humanis dan empatik dalam menegakan kebijakan PPKM, pemberian sanksi atau pelanggaran PPKM darurat harus memperhatikan azas hukum yaitu azas kepedulian, keadilan dan kemandirian,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Naik 3 Kali Lipat, 20 Persen Ibu Hamil Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Sementara itu H Ivan Dicksan, Sekda Pemkot Tasikmalaya menjelaskan, apa yang dituntut oleh muslim Tasikmalaya lewat aksinya akan diterjemahkan dalam bentuk surat edaran walikota, terkait dengan PPKM di Kota Tasikmalaya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait