SuaraJabar.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi pada periode keduanya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/10/2021).
Sebagian massa sempat pecah fokus ketika sejumlah anggota polisi tiba-tiba merangsek ke tengah-tengah area aksi lalu membagi-bagi permen dan air mineral. Kejadian ini tampak membuat heran sebagian massa aksi.
"Wih, tumben baik," teriak sinis seorang peserta aksi dari kejauhan secara spontan.
Pantaun suara.com, belasan polisi yang kebanyakan polwan itu terlihat membawa beberapa bungkus permen, sebagian ada yang membawa air mineral. Mereka ke luar dari arah Gedung Sate lalu langsung membaginya kepada peserta aksi.
Baca Juga:Survei CPCS: 61,7 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf
Salah seorang perwakilan koordinator aksi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ilyasa Ali Husni, turut berkomentar.
"Perihal tadi pembagian permen dan air mineral kami menyayangkan itu. Kami terima niat baiknya tapi menurut kami jadi kurang etis. Lebih baik kami patungan atau udunan untuk beli permen dan air mineral," katanya.
Diketahui, salah satu kritik yang turut disuarakan dalam aksi ihwal represifitas aparat kepolisian. Misalnya, insiden polisi yang membanting seorang mahasiswa saat demonstrasi di Tanggerang beberapa waktu lalu.
"Kami muak dengan kekerasan aparat," katanya.
Ilyasa berpendapat, pihak kepolisian mungkin seolah biasa ketika melakukan kekerasan semacam itu. Namun, sejatinya tindakan tersebut mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tindakan destruktif terhadap kebebasan sipil dalam berpendapat atau menyampaikan aspirasi.
Baca Juga:Komdis PSSI akan Telusuri Keributan di Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung
Kekerasan terhadap sipil itu tidak boleh dibiarkan, harus dicegah. Jika tidak, kata Ilyasa, kemuakan terhadap aparat akan menjadi bola salju di rezim Jokowi. Terus menggelinding secara perlahan, di kemudian hari berakumulasi sebagai protes sipil yang sangat besar.
"Jangan sampai akhirnya masyarakat tidak percaya pada instutusi Polri," ujar Ilyasa.
Ia melanjutkan, tidak hanya represi yang terjadi saat aksi berlangsung atau pasca-demontrasi, bahkan upaya pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat itu terjadi pra-aksi. Pihak kampus, katanya, kerap didesak untuk mencegah mahasiswanya turun jalan.
Tidak hanya kekerasan saat aksi demonstrasi, mahasiswa juga disebut mencermati ihwal pemerintah yang seolah semakin rajin mengkriminalisasi para aktivis.
Jika memang pemerintah Jokowi berniat menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka kondisi ini menjadi pekerjaan rumah alias PR besar yang harus dibenahi.
"Lama kelamaan kalau terus seperti ini citra polri akan terus memburuk, apalagi belakangan banyak kasus dari mulai membanting mahasiswa, dugaan pelecehan seksual, kasus anggota polisi merampok, dan lain-lain. Saya rasa ini bahkan bisa jadi sorotan dunia internasional," tandasnya.
