SuaraJabar.id - Sejarah Kota Banjar. Sejarah terbentuknya Kota Banjar tidak terlepas dari berdirinya Kabupaten Ciamis di masa lalu. Tak hanya itu saja, kota Banjar juga memiliki pusat wisata yang cantik nan indah.
Lebih lengkapnya, simak ulasan terkait sejarah kota Banjar yang telah dirangkum dari beberapa sumber seperti berikut ini.
1. Sejarah
Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru, dalam system politik dan pemerintahan selama 32 tahun tidak berubah bahkan cenderung bersifat stagnan.
Karena itulah, perubahan yang terjadi dipandang sebagai satu langkah baru menuju terciptanya Indonesia Baru di masa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
Baca Juga:Sekilas Sejarah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Terluas Kedua di Pulau Jawa
Kota Banjar menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Ciamis pada tahun 1992 dan menjadi kota Administratif.
Statusnya kemudian meningkat menjadi kota Ketika RUU Pemerintahan Kota Banjar disetujui menjadi UU di DPR pada 12 November 2002.
Untuk mencapai status kota tersebut, membutuhkan waktu yang lama, proses berbelit-belit dan melalui perjalanan panjang dari tokoh-tokoh masyarakat Banjar.
Beberapa alasan mengapa Banjar menjadi kota Administratid yakni, keadaan Geografis dan Sosilogis kedhidupan masyarakat yang perkembangannya sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan pelayanan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sejarah Perkembangan Kota Banjar
Banjar sejak didirikan hingga sekarang, telah mengalami beberapa kali perubahan status. Misalnya sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 hingga tahun 1940, sebagai Ibukota Kewadanaan, dari tahun 1941 sampai 1 Maret 1992, Sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai 20 Februari 2003, sebagai Kota sejak 21 Februari 2003.
Baca Juga:Sejarah Kabupaten Subang, Daerah Subur di Jawa dan Kisah Sosok Subanglarang
3. Banjar Menjadi Kota Administratif
Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinis Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah Kecamatan Banjar, memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Banjar.
