“Bagaimana caranya kita benahi Kota Bandung ini? Ya secara anggaran harus lebih besar untuk belanja modal, untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan gorong-gorong yang lebih besar, tol-tol air. Hal-hal seperti itu yang kami pinginnya dimasukkan dalam RAPBD, tapi justru kita lihat sebaliknya,” ujar Chris.
Ia juga mengkritisi postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang 37% bakal dihabiskan untuk belanja pegawai, jauh melebihi anggaran belanja modal. Terlebih ada rencana kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta.
“Postur belanja pegawai di atas 30 persen itu gak bagus, yang harusnya dibesarkan itu postur belanja modal, bahkan yang disarankan belanja modal itu 30 persen. Kota Surabaya belanja modalnya 20% lho dan terbukti hasilnya ada. Kenapa kita gak coba menyisir anggaran dengan baik dan kita alokasikan anggaran untuk yang lebih kelihatan? Belanja modal yang pasti bermanfaat buat warga Kota Bandung,” imbuhnya.
Baca Juga:Bantu Beban Buruh akibat UMK 2022 Tak Naik, Pemkab Bandung Barat Bakal Lakukan Ini
