facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Bagi Predator Santriwati Ditentang Komnas HAM, Ini Kata Kajati Jabar

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 27 Januari 2022 | 14:40 WIB

Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Bagi Predator Santriwati Ditentang Komnas HAM, Ini Kata Kajati Jabar
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati, Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1/2022). [ANTARA/HO-Kejati Jawa Barat]

"Dalam replik kami pada intinya kami tetap pada tuntutan semula," kata Asep di Pengadilan Negeri Bandung.

SuaraJabar.id - Tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Jerry Wirawan, terdakwa kekerasan terhadap 13 santriwati di Bandung mendapat penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya setuju predator santriwati dihukum berat. Tapi bukan hukuman mati.

Menurut dia, pemerintah melalui aparat penegak hukum bisa saja menjatuhi hukuman kurungan penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meski begitu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan mengatakan pihaknya akan tetap pada tuntutan awal, yakni hukuan mati dan kebiri kimia.

Baca Juga: Intip Pengerjaan Proyek Tunnel 1 Halim Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Dalam replik kami pada intinya kami tetap pada tuntutan semula," kata Asep di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022) dikutip dari Antara.

Menurutnya tuntutan hukuman mati telah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Sehingga hukuman mati yang ia tuntut kepada Herry menurutnya sudah sesuai dengan ketentuan.

"Jadi bukan semaunya kami sendiri. Artinya sampai saat ini sistem kita menganut adanya tuntutan hukuman mati," ujar Asep.

Selain dari tuntutan mati, menurutnya tuntutan lainnya kepada Herry seperti penyitaan aset, dan tuntutan untuk membayar denda merupakan bentuk keberpihakan kepada para korban asusila.

Pasalnya, kata dia, penyitaan aset dan tuntutan denda itu nantinya untuk menjamin kehidupan para korban maupun bayi-bayi yang dilahirkan.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Naik Lagi, Begini Kelanjutan PTM di Kota Bandung

"Juga tanpa sedikitpun mengurangi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi para korban. Jadi penyitaan aset tidak mengeliminasi tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan anak korban," tutur Asep.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait