SuaraJabar.id - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto buka suara terkait rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal 119 pondok pesantern (ponpes) terindikasi kegiatan terorisme.
Menurut Yandi, pihak BNPT seharusnya menelesuri lebih dahulu data tersebut dan tidak terburu-buru diekspose ke publik karena justru dapat menimbulkan keresahan dan prasangka.
“Dengan BNPT mengekspose data itu ke publik maka yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” kata Yandri, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Sabtu (29/1).
Ditegaskan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, BNPT harus bisa mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren maupun pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Baca Juga:Temui Kades se-Halsel, Pimpinan DPR: Tulis dan Ekspos Keberhasilan Bangun Desa
"Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama Kyai, Ulama dan Tokoh Pesantren."
"Rilis dan ekspose ini tidak menyelesaikan masalah. Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” tegas Yandri.
Sebelumnya, dalam rapat Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut ada 119 pondok pesantren (Ponpes) di seluruh Indonesia yang terafiliasi jaringan ISIS.
"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.
Baca Juga:BOR Diperkirakan Terus Naik, Pemprov DKI Jakarta Didesak Perbanyak Isolasi Terpusat
