Setelah itu Kepala desa dan semua pihak terkait penyaluran bantuan mengecek ke warung yang sudah siap dengan 4 komoditas sembako.
"Saat proses pengecekan barang-barang, datanglah ketua BPD, dengan nada tinggi mengklaim bahwa warung telah melakukan penjualan tidak sesuai. Saat itu kami tidak ingin berdebat, maka kembali pulang ke kantor desa," sambung Rahmat.
Sampai di kantor desa tidak lama kemudian datang Ketua BPD dan rombongan lanjut Kades. Mereka meminta proses penyaluran ini bubar dan KPM diminta pulang.
"Saya langsung berdiri bertanya siapa yang bertanggungjawab membubarkan KPM, dan menghambat pelaksanaan penyaluran, maka ketua BPD mengatakan dia yang bertanggungjawab."
Baca Juga:Diduga Kelelahan, Seorang Nenek di Ciamis Tiba-tiba Jatuh Pingsan saat Antre Pembagian BPNT
Kades menyayangkan hal ini, karena dalam rapat terakhir di kantor kecamatan, Ketua BPD Neglasari hadir. Berarti paham kalau penyelenggara terkait program ini adalah PT Pos Indonesia, pemdes hanya fasilitator saja.
"Semua ada juklak, juknis nya, adapun masalah sembako saya kira tidak ada masalah, memenuhi 4 komoditi, ada beras, daging ayam, tahu, tempe dan buah apel. KPM pun tidak ada yang komplen, kalau pun mau komplain silahkan saja ke warung tersebut," tegasnya.
Rahmat menegaskan uang dari Bansos Tunai ini memang bisa dibelanjakan sembako oleh KPM di mana saja. Namun harus dikontrol karena aturannya uang itu harus jadi sembako, bukan barang lainnya, jadi harus ada nota belanja dan lainnya.
"Lebih mudah diarahkan ke warung yang memang sudah menyediakan. Kami tidak memaksa. Dan jika ada selisih harga sembako, menurut saya wajar karena warungnya juga tidak mungkin menjual rugi. Mana ada warung yang jual dibawa harga modal,” pungkasnya.
Hingga saat ini masuh dilakukan upaya konfirmasi pada Ketua BPD Neglasari, Kecamatan Lengkong, untuk mencari tahu alasan protes yang dilakukan saat penyaluran Bansos Tunai tersebut.
Baca Juga:Pos Indonesia Optimis Capai Target Penyaluran Dana BPNT ke 18,8 Juta KPM Dalam 2 Minggu
