SuaraJabar.id - Aktivis 98 Universitas Padjadjaran (Unpad) secara tegas menyatakan sikap penolakan atas wacana Penundaan Pemilu. Jika ide yang dianggap mengkhianati reformasi itu terus bergulir, para aktivis senior itu siap turun jalan lagi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho, saat datang pada konsolidasi Aktivis 98 Unpad di gedung Gelanggang Generasi Muda, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (24/3/2022).
"Ya, jika itu diperlukan kita akan turun lagi ke jalan, pastilah," katanya seusai acara kumpulan yang mereka tajuki Melawan Begal Demokrasi itu.
Pemilu lima tahunan dianggap sebagai buah dari reformasi yang sudah diperjuangkan dulu. Harapannya, pemindahan kekuasaan itu tidak berlarut-larut dan ditakutkan menjadi awal mula penyelewengan.
Baca Juga:PDIP Keras Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Cak Imin Tunggu Dipanggil Megawati
"Ada juga ide tiga periode. Ini maunya apa sebenarnya, dan ini proses politiknya jalan terus, kami sebagai bagian yag pernah memperjuangkan ini semua merasa ini harus dilawan. Harus dicegah tidak boleh terjadi. Kalau ini lewat kita Tidak tahu ke depan akan bagaimana bangsa ini," katanya.
Yodhisman Sorata, yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Aktivis 98 Unpad, menambahkan, bahwa setiap elite politik yang getol menggulirkan dan mendukung penundaan pemilu 2024 pantas untuk mendapatkan gelar begal demokrasi.
"Mereka yang mendapat mandat rakyat hanya untuk lima tahun tiba-tiba merasa berhak memutuskan perpanjangan diri mereka sendiri hanya lewat musyawarah di kantor mereka. Itu yang tidak bisa kami terima. Kita ingin kalau itu mau dilakukan tanya dulu seluruh rakyat Indonesia tidak hanya dengan referendum di Senayan," katanya.
"Kami dulu juga tidak gampang dengan memberikan cek begitu saja, kita berdarah-darah di jalanan, ada kawan kami yang sampai hari ini hilang jadi tumbal demokrasi, lah kok sekarang tiba-tiba mau membalikkan kondisi seperti mau mereka sendiri," katanya lagi.
Ia menegaskan, sesuai konstitusi yang kini berlaku, pemilu harus dijalankan setiap lima tahun sekali. Menurutnya, selain menyalahi konstitusi dan amanat reformasi, penundaan pemilu akan berdampak luas bagi sistem penyelenggaraan kenegaraan.
Baca Juga:Boleh Pulang Kampung Lebaran Ini, Dishub Bandung Barat Bakal Siapkan Ini di Jalur Mudik
Aktivis 98 Unpad, katanya, mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyatakan sikap secara gamblang tidak akan menunda pemilu 2024 serta segera mengaktifkan komunikasi politik kepada anggota kabinet agar tidak memprovokasi penundaan pemilu 2024.
"Kami ingin sampaikan pesan ini, Pak Jokowi karena anda adalah anak kandung demokrasi anak kandung reformasi, tolong jaga da rawat demokrasi dengan baik, jangan memulai penyimpangan, karena itu melanggar konstitusi," tandasnya.
Kontributor : M Dikdik RA
