SuaraJabar.id - Perwakilan Aktivis 98 Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan sikap menolak penundaan Pemilu 2024 maupun isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mereka menegaskan hal tersebut mengkhianati konstitusi dan perjuangan reformasi.
Pernyataan sikap aktivis 98 Unpad itu disuarakan di lantai dasar gedung Gelanggang Generasi Muda, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis sore (24/3/2022). Beberapa perwakilan dari mereka berkumpul untuk mendiskusikan isu terkait, konsolidasi itu mereka beri tajuk Melawan Begal Demokrasi.
Yodhisman Sorata, yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Aktivis 98 Unpad, menegaskan bahwa setiap elite politik yang getol menggulirkan dan mendukung penundaan pemilu 2024 pantas untuk mendapatkan gelar begal demokrasi.
"Para elit politik yang belakangan getol menyuarakan penundaan pemilu sudah sepatutnya diberi predikat sebagai begal demokrasi karena telah melakukan upaya-upaya secara masif untuk membajak demokrasi kita hanya demi melanggengkan masa jabatan mereka," ungkapnya di lokasi.
Baca Juga:Kapolri Sebut Pengungkapan Kasus Sabu Senilai Rp 1,43 Triliun di Pangandaran Selamatkan 5 Juta Jiwa
Ia menegaskan, sesuai konstitusi yang kini berlaku, pemilu harus dijalankan setiap lima tahun sekali. Menurutnya, selain menyalahi konstitusi dan amanat reformasi, penundaan pemilu akan berdampak luas bagi sistem penyelenggaraan kenegaraan.
"Ini tidak semata-mata berkaitan dengan posisi presiden sebagai kepala eksekutif tapi akan merembet ke kepala-kepala daerah lain baik ditingkat provinsi juga kabupaten/kota, otomatis itu akan diperpanjang dan juga di legislatif baik pusat atau daerah. Ini tidak boleh," katanya.
Aktivis 98 Unpad, katanya, mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyatakan sikap secara gamblang tidak akan menunda pemilu 2024 serta segera mengaktifkan komunikasi politik kepada anggota kabinet agar tidak memprovokasi penundaan pemilu 2024.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga patut segera menyampaikan kesiapan pelaksanaan pemilu 2024, termasuk siap untuk mengelola segala dinamika sosial, ekonomi dan politiknya.
Yodhisman juga menyebut, upaya penundaan pemilu seperti hendak melempar kembali sistem pemerintahan kepada masa-masa yang pernah mereka lawan, orde baru.
Baca Juga:Kecewa Aplikator Tetapkan Tarif Seenaknya, Ratusan Driver Ojol Geruduk Balai Kota Badung
"Kita berharap bahwa setelah 98 proses transisi demokrasi itu tidak berlama-lama, makanya kita senang ketika 2004 itu mulai ada pemilihan presiden secara langsung, partisipasi rakyat itu langsung diakomodir dan kami berharap itu bisa ajek. Tapi ini ada ide set back kembali ke masa-masa atau model yang sebelumnya kita tolak," tuturnya.
Konsolidasi yang dilakukan oleh Aktivis 98 Unpad, kata Yodhisman, merupakan awalan saja. Ia menegaskan, konsolidasi akan terus dilakukan selama ide penundaan itu belum benar-benar surut. Ia mengajak aktivis 98 lainnya untuk turut menolak wacana itu.
"Kami mengajak elemen-elemen demokratis yakni elemen para aktivis 98 di seluruh tanah air, mahasiswa serta kelompok masyarakat lainnya untuk bersama merawat demokrasi dan semangat reformasi untuk melawan setiap upaya penyelewengan konstitusi," tegasnya.
Kontributor : M Dikdik RA
