SuaraJabar.id - Seorang warga Kota Banjar, Jawa Barat bernama Zaenal Arifin kebingungan lantaran anaknya yang bernama Kifa (11), sudah terdata sebagai penerima vaksin Covid-19 dosis pertama.
Padahal kata Zaenal, anaknya itu sama sekali belum pernah suntik vaksin di tempat fasilitas kesehatan manapun.
Pertama kali Zaenal mengetahui anak ketiganya terdata sudah menerima vaksin Covid-19 itu setelah mendengar cerita temannya yang juga mengalami hal serupa.
“Awalnya saya mengecek itu karena ada info dari teman. Ternyata anaknya yang belum terima vaksin Covid-19, tapi sudah terdata,” ungkap Zaenal, Selasa (05/04/2022).
Baca Juga:Kepala BPOM Tidak Setuju Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Dibuang, Apa Alasannya?
Karena merasa penasaran, kemudian ia pun langsung mencoba mengecek nama anaknya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketika dicek dengan cara memasukan nama dan NIK anaknya, ternyata benar nama anak Zaenal sudah ada datanya dalam aplikasi tersebut.
Kejanggalan itu pun menjadi sebuah tanda tanya besar bagi Zaenal yang sampai saat ini belum ia temukan jawabannya.
“Saya juga bertanya-tanya ini dari mana datanya. Sebagian orang tua mungkin merasa senang bahwa anaknya sudah vaksin. Tapi ini mencontohkan ketidakbenaran, manipulasi data yang perlu saya tanyakan siapa yang melakukan hal seperti ini,” tandas Zaenal.
Hal serupa juga terjadi pada seorang anak berinisial M (8). Anak tersebut tidak mendapat izin orang tuanya untuk mengikuti vaksin Covid-19. Namun setelah orang tuanya mengecek melalui aplikasi Peduli Lindungi malah terdata sudah menerima vaksin.
Orang tua M, Dede Komara mengungkapkan kekecewaannya itu karena tidak ada transparansi dari pihak terkait tentang data tersebut.
Baca Juga:Ramadan, Vaksinasi Covid-19 di Balikpapan Tetap Digencarkan, Catat Hari dan Jamnya!
“Kenapa tidak transparan, ada unsur apa sebenarnya kok harus manipulasi data seperti itu,” tanya Dede Komara.
Ia menyebut, alasan tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti vaksin Covid-19 karena ia masih merasa khawatir tentang uji klinis vaksin tersebut. Jadi bukan berarti menolak secara keseluruhan.
“Alasan kami tidak mengizinkan, pertama vaksin itu masih simpang siur. Meskipun dari segi kedokteran ada yang pro dan kontra. Kemudian kami memilih tidak mengambil resiko, karena resikonya sudah jelas,” tandas Ade Komara.
