SuaraJabar.id - Program Citarum Harum dianggap masih gagal menangani ragam permasalahan semacam banjir, sampah, limbah industri, hingga pemulihan anak sungai serta rehabilitasi lahan kritis.
Agenda yang diteken Presiden Jokowi pada tahun 2018 itu juga dikritisi lantaran peran militer yang terlalu dominan, sementara partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dirasa nyaris tak ada ruang.
Hal demikian disuarakan sejumlah pegiat lingkungan dari Bandung yang berhimpun dalam Arum, Aliansi Rakyat untuk Citarum. Tak kurang dari 20 orang menggelar aksi protes di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 24 Mei 2022, yang juga diperingati sebagai Hari Citarum ke-7.
"Program Citarum Harum gagal, (pernyataan) ini akan disertai kajian yang komprehensif. Kami akan melakukan audit sosial," ungkap Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin, di lokasi.
Baca Juga:5 Fakta Banjir Rob Semarang: Mengancam 8.000 KK hingga Ketinggian Air 2 Meter
Dalam waktu ke depan, lanjut Wahyudin, Arum segera menyusun hasil evaluasi atas program Citarum Harum yang bakal disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Rencananya, hasil kajian itu akan dibawa dengan tiga perahu yang menyusur Sungai Citarum dari hulu ke hilir.
Wahyudin meyakini, kondisi Sungai Citarum masih sangat tercemar. Ia meragukan klaim Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sempat menyatakan bahwa status Sungai Citarum saat ini tercemar ringan.
"Di mana beliau mengambil sampelnya? Terus oleh lembaga apa cek lab-nya? Itu harus tersampaikan ke publik," katanya.
Ia mengabarkan, pencemaran itu padahal masih terjadi seperti di Sungai Cikijing, anak sungai yang bermuara ke Citarum. Alirannya masih terbebani dengan limbah mengandung parasetamol. Limbah pabrik, katanya, juga masih didapati di Majalaya, Kabupaten Bandung, serta kawasan industri lainnya seperti di Karawang dan Bekasi.
"Sungai Citarum tidak baik-baik saja," jelasnya.
Baca Juga:BPBD Gresik Imbau Warga Mewaspadai Banjir Rob
Pengelolaan sampah Citarum juga masih bermasalah. Selain masih kerap ditemukan gundukan sampah, lebih dari itu menyangkut pengelolaannya yang berbasis teknologi yang tak solutif, justru menimbulkan masalah baru serupa insenerator.
