SuaraJabar.id - Program Citarum Harum dianggap masih gagal menangani ragam permasalahan semacam banjir, sampah, limbah industri, hingga pemulihan anak sungai serta rehabilitasi lahan kritis.
Agenda yang diteken Presiden Jokowi pada tahun 2018 itu juga dikritisi lantaran peran militer yang terlalu dominan, sementara partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dirasa nyaris tak ada ruang.
Hal demikian disuarakan sejumlah pegiat lingkungan dari Bandung yang berhimpun dalam Arum, Aliansi Rakyat untuk Citarum. Tak kurang dari 20 orang menggelar aksi protes di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 24 Mei 2022, yang juga diperingati sebagai Hari Citarum ke-7.
"Program Citarum Harum gagal, (pernyataan) ini akan disertai kajian yang komprehensif. Kami akan melakukan audit sosial," ungkap Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin, di lokasi.
Baca Juga:5 Fakta Banjir Rob Semarang: Mengancam 8.000 KK hingga Ketinggian Air 2 Meter
Dalam waktu ke depan, lanjut Wahyudin, Arum segera menyusun hasil evaluasi atas program Citarum Harum yang bakal disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Rencananya, hasil kajian itu akan dibawa dengan tiga perahu yang menyusur Sungai Citarum dari hulu ke hilir.
Wahyudin meyakini, kondisi Sungai Citarum masih sangat tercemar. Ia meragukan klaim Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sempat menyatakan bahwa status Sungai Citarum saat ini tercemar ringan.
"Di mana beliau mengambil sampelnya? Terus oleh lembaga apa cek lab-nya? Itu harus tersampaikan ke publik," katanya.
Ia mengabarkan, pencemaran itu padahal masih terjadi seperti di Sungai Cikijing, anak sungai yang bermuara ke Citarum. Alirannya masih terbebani dengan limbah mengandung parasetamol. Limbah pabrik, katanya, juga masih didapati di Majalaya, Kabupaten Bandung, serta kawasan industri lainnya seperti di Karawang dan Bekasi.
"Sungai Citarum tidak baik-baik saja," jelasnya.
Baca Juga:BPBD Gresik Imbau Warga Mewaspadai Banjir Rob
Pengelolaan sampah Citarum juga masih bermasalah. Selain masih kerap ditemukan gundukan sampah, lebih dari itu menyangkut pengelolaannya yang berbasis teknologi yang tak solutif, justru menimbulkan masalah baru serupa insenerator.
Menurut Wahyudin, mestinya program Citarum Harum bisa lebih mendorong budaya mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. "Salah urus sampah ini masih menjadi problem," katanya.
Sengkarut lain yang tak kalah akut ialah banjir. Lima tahun program itu sudah berjalan, namun sejumlah kawasan masih juga tergenang. Di antaranya, "Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah, Soreang, hingga Sapan," kata Wahyudin.
"Ada sodetan, ada kolam retensi, benar kata warga banjir berkurang, tapi ternyata hanya memindahkan banjir ke lokasi lain. Besarnya anggaran nyatanya tidak mengatasi masalah banjir," ungkapnya lagi.
Dalam anggapan Dindin Rosidin, Anggota Perhimpunan Pelestarian Mikro-DAS (Daerah Aliran Sungai) Indonesia, masalah lainnya menyangkut fokus pemulihan. Normalisasi Sungai Citarum itu tak cukup jika hanya fokus mengurus sungai utama, tapi seharusnya lebih serius pula memelihara anak-anak sungai terkecil.
Dalam catatannya, di wilayah hulu Sungai Citarum terdapat sekitar 857 DAS mikro, dari hampir 772 gunung. Maka, pemulihan Sungai Citarum tak bisa lepas sebagai kerja pemulihan ekosistem.
"Nah, gunungnya tidak diurus, kemudian anak sungainya tidak diurus," kata Dindin.
Dindin juga menitikberatkan pada pemulihan lahan kritis. Ia mengatakan, di wilayah hulu Sungai Citarum tercatat ada sekitar 77 ribu hektare lahan kritis. Ia menganggap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sungguh-sungguh memulihkannya.
"Contohnya, Ridwan Kamil Sampai saat ini masih mempertahankan Balai Benih Kentang di Pangalengan, artinya gubernur memprovokasi lahan kritis melalui kentang. Kita tahu Suku Inca, suku Maya, di Bolivia itu hancur gara-gara kentang. Rakyat Kabupaten Bandung juga bisa saja hancur gara-gara kentang yang di belakangnya ada perusahaan besar yang tidak bisa disentuh," katanya.
"Sigana (sepertinya) Pemprov Jawa Barat soal urusan lahan kritis mah heureuy (becanda)," Dindin Rosidin melanjutkan.
Dadang Hermawan, yang juga biasa dipanggil Mang Utun, turut hadir dalam aksi tersebut. Pria yang aktif juga di Sunda Kiwari ini secara lantang meminta pihak TNI, khususnya Pangdam III Siliwangi, untuk mengevaluasi kembali peran dan fungsi tentara dalam Program Citarum Harum.
Dalam hematnya, kehadiran militer bisa jadi diperlukan, namun hanya dititikberatkan pada penindakan, dengan kata lain memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar di bidang lingkungan terutama di pabrik-pabrik pencemar.
"Kami meminta kepada pihak TNI untuk lebih melibatkan komunitas dan masyarakat lokal. TNI itu dilatih untuk berperang, dilatih untuk bongkar pasang senjata, lain ngurus runtah, lain ngurus tatangkalan, lain ngored (bukan ngurus sampah, pohon dan memotong rumput)," kata Utun.
"Di Hari Citarum ini saya meminta kepada Pak Pangdam III Siliwangi supaya bisa mengevaluasi gerakan di Citarum Harum," katanya.
Sepanjang aksi pada Selasa siang ini, para pegiat lingkungan bergantian menyuarakan sejumlah hal terkait masalah Citarum Harum yang tak sepenuhnya tercatat. Namun yang jelas, mereka sama-sama mendesak agar pemeliharaan Citarum itu dikembalikan saja kepada gerakan rakyat dari hulu ke hilir.
Mereka ingin masyarakat lokal sebagai ahli waris Sungai Citarum diberikan keleluasaan untuk lebih berdaya mengurus ruang hidupnya, lebih meresapkan lagi nilai adat istiadat sekitar dalam pola perencanaan, kebijakan, hingga tataran pelaksanaan.
Kontributor : M Dikdik RA
