SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bandung (pemkot) Bandung dinilai tidak reponsif terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi yang begitu berdampak pada masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih usai pandemi Covid-19.
Untuk itu, ratusan Mahasiswa Gabungan Cipayung yang terdiri dari GMKI, PMKRI, GMNI, dan HMI Bandung geruduk Balai Kota Bandung pada Jumat (23/9/2022).
Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Rusdianto menerangkan, pihaknya sejauh ini belum mendengar sikap tegas dari Pemkot Bandung atas kebijakan pencabutan subsidi BBM dari Pemerintah Pusat.
"Kami melihat Pemkot Bandung sejauh ini belum memperlihatkan kerja-kerja yang kongkrit, yang berdampak kepada masyarakat luas," kata Rusdianto saat ditemui disela-sela demonstrasi.
Baca Juga:Sebut Dukun Bagian dari Agama, Firdaus Oiwobo Dilaporkan Terkait Kasus Penistaan Agama
Menurutnya, kenaikan harga BBM yang tentu berdampak pada psikologis masyarakat luas. Ia menilai Pemkot Bandung hanya menerima begitu saja kebijakan tersebut tanpa mencermati kebutuhan masyarakat.
"Banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, itu fenomena dasar yang menjadi landasan Cipayung bergerak. Kami akan terus bergerak sampai masyarakat betul-betul kesejahteraan yang disediakan Pemkot Bandung," tuturnya.
Selain itu, imbuh Rusdi, sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Sehingga, pihaknya menilai Bandung bukan kota yang bahagia, bukan kota yang mempunyai indeks pendidikan tinggi, dan bukan kota yang mempunyai indeks ekonomi tinggi.
"Angka kesenjangan (sosial) di Kota Bandung ini lebih dari 0,4 persen. Artinya si kaya dan si miskin ini menyimpang jumlahnya, ini permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh Pemkot Bandung," imbuhnya.
Baca Juga:Sebut Syahadat Batal Jika Tak Percaya Dukun, Firdaus Oiwobo Dilaporkan Kasus Penistaan Agama
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf ialah menjelaskan, Pemerintah Pusat mau pun Kota itu satu kebijakan yang sama yaitu menaikan harga BBM bersubsidi.
Akan tetapi, saat harga BBM bersubsidi itu naik begitu dengan harga kebutuhan pokok, pemerintah belum memberikan solusi yang tepat masyarakat.
"Maka dari itu kami dari Cipayung Kota Bandung ada syarat bahwasanya Pemerintah Pusat mau pun Kota (Bandung) untuk mendaur ulang program atau proyek yang didahulukan pada hari ini untuk menopang kebutuhan masyakat," ucap Yusuf.
"Saya pikir pemerintah harus cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini terutama untuk program yang tidak penting dan diganti untuk kebutuhan (masyarakat)," sambungnya.
Dari pantauan, ratusan personel kepolisian terlihat berjaga di pintu masuk Balai Kota Bandung. Tak hanya itu, 2 water cannon pun disiagakan di lokasi.
Massa membubarkan diri sekira pukul 18.15 WIB dengan tertib. Meski begitu, kemacetan lalu lintas sempat terjadi ketika massa membubarkan diri.
