SuaraJabar.id - Kalangan buruh pesimis Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal naik tahun depan jika masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan PP tersebut, formulasi penghitungan upah akan mengacu terhadap laju inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi. Angka tertinggi dari keduanya akan dipilih, yang kemudian dikalkulasikan dengan rata-rata kebutuhan hidup per kapita masyarakat di Bandung Barat.
"Kemungkinan tidak akan ada kenaikan kembali kalau formulanya tetap PP 36," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sekaligus Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat Dede Rahmat saat dihubungi Suara.com pada Selasa (15/11/2022).
Formula tersebut tentunya menjadi kabar buruk bagi kalangan buruh di Bandung Barat. Apalagi upah di daerah yang dipimpin Bupati Hengky Kurniawan itu tidak mengalami kenaikan tahun lalu yakni sebesar Rp 3.248.283.
Baca Juga:Polisi Buru Pelaku Penganiayaan Pelajar SMK di Bandung Barat
Dede mengatakan, perwakilan buruh sudah berunding dengan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap Hengky Kurniawan tidak menggunakan PP Nomor 36, melainkan PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menghitung UMK tahun 2023.
"Pada intinya kalau buruh meminta kenaikan 13 persen. Saya minta agar bupati merekomendasikan UMK menggunakan PP 78," kata Dede.
Untuk mengantisipasi UMK di Bandung Barat tidak naik tahun depan, Dede meminta Pemkab Bandung Barat untuk mencarikan terobosan.
Kalangan buruh menantang Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan untuk membuat semacam Surat Keputusan (SK) atau surat edaran untuk perusahaan yang mengharuskan perusahaan di Bandung Barat menaikan upah bagi pekerja di atas satu tahun.
"Tahun kemarin Bandung Barat gak ada kenaikan. Nah solusinya dari pemrintah kita sudah bahas, bupati diminta mengeluarkan SK perintah terhadap pengusaha untuk dapat menyesuaikan UMK bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun," bebernya.
Baca Juga:Belum Tetapkan Angka Kenaikan UMP 2023, Ganjar Terus Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan penetapan upah minimum untuk 2023 tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- 1
- 2
