3 Fokus Utama Pj Gubernur Jabar dalam Penanggulangan Banjir dan Longsor di Sukabumi

Banjir dan longsor yang melanda membuat beberapa daerah terisolasi.

Syaiful Rachman
Jum'at, 06 Desember 2024 | 06:55 WIB
3 Fokus Utama Pj Gubernur Jabar dalam Penanggulangan Banjir dan Longsor di Sukabumi
Sejumlah warga berusaha menarik mobil yang terbawa banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024). [ANTARA FOTO/Iman/Arf/YU]

SuaraJabar.id - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menekankan tiga fokus utama yang harus dilakukan jajarannya dan para pemangku kepentingan terkait upaya penanggulangan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Pertama fokus pada evakuasi warga, kemudian fokus pada akses yang terputus oleh longsor, karena ada beberapa jembatan dan jalan yang putus," kata Bey di Palabuhanratu, Sukabumi usai meninjau beberapa lokasi terdampak bencana, Kamis (5/12/2024).

Untuk fokus ketiga, kata dia, adalah penyaluran bantuan dan logistik ke daerah yang terisolir akibat putusnya akses. Untuk daerah terisolir tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui jalur laut. "Untuk akses yang terputus lewat kapal, bisa dilakukan," ujarnya.

Situasi peninjauan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/12/2024). ANTARA/HO Pemprov Jabar
Situasi peninjauan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/12/2024). ANTARA/HO Pemprov Jabar

Bey juga mengatakan Pemprov Jabar bersama BNPB sepakat mendirikan posko utama penanggulangan bencana di Palabuhanratu sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:Warga Sagaranten Diimbau Waspada, Ancaman Banjir Susulan Masih Tinggi

"Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, harus ada posko utama. Agar semua bantuan terkoordinasi, tadi saran Deputi BNPB, jadi semua terkontrol dengan baik," tuturnya.

Terkait banjir bandang, Bey memastikan meski sudah tidak terjadi susulan, keselamatan warga tetap harus diutamakan.

Karena itu, saat ini warga diminta untuk tetap tinggal di pengungsian sambil menunggu hasil kajian PVMBG terkait lokasi pergerakan tanah di Cikembar. "Apakah lokasi itu sudah tidak layak dihuni, kalau tidak layak harus direlokasi," ujarnya.

Bey menyebut bahwa saat ini sedang dikaji apakah diperlukan status tanggap darurat atau tidak. Jika ditetapkan tanggap darurat, ada regulasi yang mengatur penggantian kerusakan bangunan warga.

"Kalau (ditetapkan) tanggap darurat, sesuai aturan BNPB, yang rusak berat diganti Rp50 juta, sedang Rp30 juta, rusak ringan Rp10 juta, dengan melewati proses asesmen," tuturnya.

Baca Juga:BPBD Sukabumi Sebar Petugas ke Sejumlah Lokasi Bencana

Bey juga meminta Bupati Sukabumi Marwan Hamami untuk lebih masif mengingatkan warganya, terutama yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada. Mengingat saat ini terjadi pergeseran puncak musim hujan yang intensitas tingginya akan terjadi pada Januari 2025. "Keselamatan warga tetap yang utama," katanya.

Ia juga mengakui dampak dari bencana ini membuat aliran listrik 138.000 rumah dan bangunan terputus. Akibatnya data terkait korban bencana terlambat karena saluran komunikasi terputus akibat listrik mati. Saat ini menurut laporan PLN 57.000 pelanggan sudah bisa kembali menikmati listrik.

"Yang tidak bisa tersambungkan karena ada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh PLN. Jadi data memang agak terhambat, kami akan update lewat Posko Utama Palabuhanratu," tuturnya.

Pada kesempatan itu Bey meninjau empat lokasi, yakni Desa Sukamaju di Kecamatan Cikembar yang merupakan titik terparah, kemudian Puskesmas Palabuhanratu, Dermaga Palabuhanratu, serta Jembatan Cihaur yang putus.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini