Samson Tewas Diamuk Massa, Kinerja Dinkes dan Dinsos Sukabumi Soal ODGJ Dinilai Lemah

DPRD Sukabumi kritisi Dinkes dan Dinsos terkait penanganan ODGJ.

Syaiful Rachman
Senin, 24 Februari 2025 | 13:09 WIB
Samson Tewas Diamuk Massa, Kinerja Dinkes dan Dinsos Sukabumi Soal ODGJ Dinilai Lemah
Personel Polres Sukabumi mengevakuasi jasad preman kampung yakni Suherlan alias Samson yang tewas dihakimi massa di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamata Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Jumat, (21/2/2025) malam. (ANTARA/Aditya A Rohman)

SuaraJabar.id - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita mengkritisi kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat dalam upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kami menilai peran Dinsos dan Dinkes dalam penanganan ODGJ masih lemah, sehingga masih banyak kasus di Kabupaten Sukabumi ODGJ dipasung keluarga, bahkan yang terakhir Suherlan alias Samson seorang ODGJ asal Kecamatan Simpenan harus tewas karena diamuk massa," katanya di Sukabumi, Senin (24/2/2025).

Menurut Hamzah, seharusnya hal ini tidak terjadi jika Dinsos dan Dinkes benar-benar bekerja dan pro-aktif dalam melakukan pendataan hingga penanganan pascaperawatan.

Forkopimda Kabupaten Sukabumi saat berkunjung ke Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jabar terkait koordinasi penanganan kasus Samson pada Senin (24/2/2025). ANTARA/Aditya A Rohman
Forkopimda Kabupaten Sukabumi saat berkunjung ke Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jabar terkait koordinasi penanganan kasus Samson pada Senin (24/2/2025). ANTARA/Aditya A Rohman

Selama ini, sering muncul keluhan bahwa anggaran dan sumber daya manusia (SDM) untuk penanganan ODGJ minim atau kurang, tentunya itu merupakan alasan klasik padahal harus menjadi perhatian saat dinas mengajukan anggaran.

Baca Juga:Gempa Dangkal M 4,5 Guncang Sukabumi, Disebabkan Aktivitas Sesar Aktif Bawah Laut

Tentunya, DPRD Kabupaten Sukabumi akan membantu dalam penganggaran setiap dinas jika benar-benar darurat dan membutuhkan adanya peningkatan anggaran.

Ia pun menyayangkan kasus yang menimpa Samson, di mana ODGJ ini harus tewas secara tragis akibat amukan massa. Tentunya kasus ini bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga soal kegagalan sistem dalam menangani individu sebagai ODGJ.

Peran pemerintah daerah seharusnya lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ODGJ yang kembali ke masyarakat, namun sayangnya pengawasan yang dilakukan sangatlah lemah.

Seperti kasus Samson, dampak dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Padahal yang bersangkutan baru pulang dari RS Marzoeki Mahdi Bogor setelah menjalani perawatan selama satu bulan.

"Setelah Samson keluar dari rumah sakit, baik dari Dinsos maupun Dinkes tidak ada upaya serius untuk memastikan pasien mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lanjutan. Seharusnya ada program yang memastikan pasien tetap diawasi agar tidak kembali mengancam dirinya sendiri maupun masyarakat," tambahnya dikutip ANTARA.

Baca Juga:Resmi Dilantik, Ayep Zaki dan Bobby Maulana Bakal Fokus Pada Janji Politik di Tengah Efisiensi APBD Kota Sukabumi

Hamzah mengatakan Samson dikenal sebagai sosok yang meresahkan warga dan kerap membuat onar, dari berteriak tanpa arah, membawa senjata tajam hingga melakukan tindakan tidak senonoh di tempat umum.

Namun, menurut dia, respons pemerintah terhadap situasi tersebut lamban. Seharusnya Dinsos maupun Dinkes turun tangan lebih awal. ODGJ seperti Samson bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial.

Jika sejak awal ada pendampingan yang serius baik dalam bentuk pengobatan berkelanjutan, rehabilitasi atau bahkan solusi ekonomi bagi keluarganya mungkin situasinya tidak akan berakhir dengan kematian tragis seperti ini

Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan penanganan terhadap ODGJ khususnya Samson, seperti merujuk ke RS Marzoeki Mahdi serta menitipkan ke Panti Rehabilitasi.

Namun, pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan penuh, seharusnya peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam membantu mengawasi serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak