-
Gubernur Dedi Mulyadi memulai transparansi keuangan Jabar dengan rutin mengumumkan RKUD harian di media sosial, melanjutkan praktik saat di Purwakarta.
-
RKUD Jabar per 27 Oktober 2025 menunjukkan penerimaan didominasi Pajak Rokok (Rp935 M) dan PAD, dengan total belanja Rp49,6 Miliar.
-
Jabar masih butuh Rp7,5 T hingga Desember 2025 untuk pembangunan, menunggu transfer pusat dan pendapatan provinsi untuk menutupi defisit.
SuaraJabar.id - Sebuah langkah berani dan inovatif diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Mulai Senin ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengumumkan secara rutin rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat kepada publik, setiap hari melalui akun media sosial resminya.
Kebijakan ini merupakan upaya konkret KDM untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebuah praktik yang sudah ia terapkan saat menjabat Bupati Purwakarta.
"Betul (akan di-posting setiap hari)," kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Ingin Bertemu Menteri Purbaya: Kayak Ketemu Pacar Aja!
KDM menyebut, langkah transparansi ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai diperbincangkan di media. Merespons hal tersebut, pekan lalu, Dedi langsung membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.
"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," jelasnya.
Keterbukaan anggaran bukanlah hal baru bagi Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa praktik ini sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dan dia menyatakan akan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.
"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu," ujarnya.
Petang hari di hari yang sama, Dedi mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Laporan tersebut disajikan dengan sangat detail, bahkan sampai rupiah terkecil, memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kas daerah.
Baca Juga:Klaim Air Pegunungan AQUA Terbongkar! Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Mengejutkan: Merek Lain Tersenyum
Rincian Laporan RKUD Jabar (27 Oktober 2025):
Penerimaan:
- Setoran Pajak Rokok Triwulan III: sekitar Rp935,8 miliar lebih
- Penerimaan dominan dari sektor PAD (Pajak dan Retribusi lainnya): mencapai Rp22,8 miliar lebih
Pengeluaran (Belanja): tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih, yang terdiri dari:
- Belanja Pegawai: Rp3,9 miliar
- Belanja Barang dan Jasa: Rp10,2 miliar
- Belanja Hibah: Rp4,080 miliar
- Belanja Modal: Rp20,3 miliar
- Belanja Bantuan Keuangan Desa: Rp11,050 miliar
Meski menunjukkan data yang detail, Dedi Mulyadi juga mengakui tantangan anggaran yang dihadapi Pemprov Jabar. Menurutnya, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun.
"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
