- Pembangunan Gedung MUI Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 miliar dari APBD 2025 menjadi sorotan publik akibat progres pengerjaan lambat.
- Sekretaris Umum MUI menegaskan bahwa pihaknya hanyalah penerima manfaat dan tidak memiliki kendali teknis atas pengelolaan proyek tersebut.
- Publik menantikan transparansi serta kepastian penyelesaian gedung yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Sukabumi tersebut.
SuaraJabar.id - Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 miliar mulai menjadi perhatian publik. Dana hibah dari APBD Tahun 2025 yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut kini dipertanyakan, menyusul progres pengerjaan yang dinilai berjalan lambat.
Di tengah sorotan itu, berbagai spekulasi bermunculan. Sebagian masyarakat bahkan mulai mengaitkannya dengan isu proyek mangkrak, meski belum ada kepastian resmi terkait hal tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa MUI tidak memiliki kendali teknis dalam pembangunan gedung tersebut.
Menurutnya, sejak awal posisi MUI hanya sebagai penerima manfaat, bukan pihak yang mengelola proyek. Seluruh proses pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga:Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Cukup STNK!
“Pembangunan gedung ini tidak bisa dilakukan secara swakelola. Ada mekanisme kontraktual yang harus dilalui,” ujarnya.
Penjelasan ini sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa MUI bertanggung jawab langsung atas lambatnya progres pembangunan.
Namun demikian, sorotan publik tetap tidak bisa dihindari. Nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah membuat masyarakat berharap pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
Di sisi lain, proyek yang menggunakan dana pemerintah memang harus melalui tahapan yang tidak sederhana. Mulai dari perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan, semuanya diatur secara ketat sehingga tidak bisa dilakukan secara instan.
Kondisi inilah yang kerap menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan.
Baca Juga:KPK Obok-obok Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono di Indramayu
Gedung MUI sendiri diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan umat di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, kejelasan progres pembangunan menjadi hal yang sangat dinantikan.
Kini, di tengah berbagai pertanyaan yang muncul, publik menunggu satu hal yang paling penting: kepastian bahwa proyek tersebut benar-benar berjalan dan akan selesai sesuai rencana.
