- Dugaan pungutan liar sebesar Rp250 ribu mencuat dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
- Koordinator SPPG Eggy Armand Ramdani membantah keterlibatan dalam praktik pungutan liar yang ditujukan kepada para mitra program.
- Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana menyatakan siap memproses kasus ini melalui sidang etik atau menempuh jalur hukum.
SuaraJabar.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya membawa kabar baik bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di Kabupaten Ciamis, program nasional ini justru tengah terbelit aroma tak sedap.
Isu pungutan liar (pungli) menyeruak, menyeret nama anggota legislatif hingga koordinator lapangan dalam pusaran percakapan WhatsApp yang diunggah Koordinator Aksi Koalisi Rakyat Bantu Rakyat, Gian Ferdian Hanukh.
Polemik ini bermula dari selembar tangkapan layar. Di sana, tertulis dugaan permintaan uang sebesar Rp 250 ribu kepada setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Uang itu disebut-sebut sebagai dana operasional yang diarahkan kepada oknum anggota Komisi B DPRD Ciamis melalui kedok kegiatan sosialisasi ekonomi kerakyatan.
Baca Juga:Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Cukup STNK!
Koordinator SPPG Kabupaten Ciamis, Eggy Armand Ramdani, yang namanya terseret dalam pusaran informasi tersebut, akhirnya memecah kesunyian.
Melalui pesan singkat dari luar kota, Eggy membantah keras segala tudingan yang menyudutkan dirinya maupun institusinya.
“Sejak awal survei di tahun 2024, tidak pernah ada permintaan dana atas nama pribadi untuk keuntungan pribadi. Hal ini bisa dikonfirmasi ke semua mitra,” tegas Eggy pada Jumat (4/4/2026) dikutip dari harapanrakyat.com--jaringan Suara.com.
Sosok Antikorupsi atau Bagian dari Jaringan?
Menariknya, di tengah hantaman isu pungli, muncul testimoni dari salah satu mitra SPPG yang justru menggambarkan sosok Eggy sebagai pribadi yang bersih. Sumber anonim tersebut bercerita bahwa Eggy dikenal sebagai orang yang sangat alergi terhadap "amplop".
Baca Juga:Jangan Terpancing Medsos! Ini Penjelasan Resmi Pemerintah Soal Skema Makan Bergizi Gratis
“Pernah saya paksa (memberi uang), kalau tidak diterima berarti menolak rezeki. Tapi tetap saja dia menolak, meski situasinya jadi tidak enak karena dia sangat tegas soal itu,” ungkap mitra tersebut.
Namun, pembelaan tersebut tidak serta merta meredakan gejolak. Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KRBR) yang dipimpin oleh Gian Ferdian Hanukh justru menantang balik.
Bagi Gian, jika benar Eggy tidak terlibat dan namanya hanya dicatut, seharusnya ada langkah hukum tegas yang diambil terhadap penyebar pesan tersebut.
“Kalau memang tidak terlibat, kenapa tidak lapor polisi? Bisa saja ada pihak lain yang mencatut namanya. Mari kita uji bersama. Saya siap dengan segala konsekuensi hukum jika informasi yang saya bawa dianggap tidak benar,” tantang Gian dengan nada tinggi.
Bola Panas di Tangan DPRD
Gedung DPRD Ciamis kini menjadi panggung utama pencarian keadilan. Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, tampak berhati-hati namun tegas dalam menyikapi "bola panas" ini. Baginya, kebenaran harus dijemput melalui mekanisme resmi, bukan sekadar opini publik.
