- Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin melakukan sidak parkir di Jalan Suryakencana pada Senin, 3 Agustus 2026.
- Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi bagi hasil juru parkir dan menyiapkan digitalisasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
- Pemerintah berencana mengadakan pembinaan rutin triwulanan serta memperluas pemeriksaan ke titik parkir lain di kota tersebut.
SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat membenahi tata kelola parkir demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain mendorong digitalisasi sistem pembayaran parkir, Pemkot Bogor juga bakal menggelar pembinaan rutin bagi para juru parkir (jukir) setiap tiga bulan sekali.
Langkah tegas ini ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas perparkiran di kawasan Jalan Suryakencana (Surken), Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Jenal menekankan bahwa pembenahan perparkiran sangat krusial agar retribusi yang ditarik dari masyarakat benar-benar mengalir ke kas daerah, bukan masuk ke kantong pribadi. Salah satu indikator utamanya adalah penggunaan karcis resmi.
"Karcis ini adalah bentuk legitimasi yang membedakan antara parkir liar atau pungli dengan parkir resmi yang dikelola Dishub. Kalau pungli atau parkir liar, jelas tanpa karcis dan uangnya untuk pribadi. Sebaliknya, parkir resmi Dishub yang dikerjasamakan dengan jukir akan kembali ke kas daerah lewat retribusi," ujar Jenal.
Baca Juga:Konsep Wellness Living Memikat Pasar, Sentul City Optimistis Tren Positif Hingga Akhir 2026
Selain hal itu, kata Jenal, Pemkot Bogor juga tengah menyiapkan digitalisasi sistem parkir sebagai bagian dari pembenahan tata kelola.
“Kalau saya lihat wajib ya untuk digitalisasi, jadi tidak ada lagi alasan kesan masyarakat nggak mau, nggak bisa. Karena ini lebih kepada transparansi kita, lebih kepada efektif, efisiensi, dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Digitalisasi langsung masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Dia menyebut, hasil sidak juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem kerja sama antara pemerintah dan juru parkir.
Menurut dia, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait belum adanya dasar hukum yang mengatur pembagian persentase hasil.
Selanjutnya, Pemkot Bogor juga berencana memberikan pembinaan rutin kepada seluruh juru parkir setiap tiga bulan sekali.
Baca Juga:Di Tengah Efek Pemangkasan TKD, Pemkab Bogor Pastikan Gaji Pegawai dan Operasional Tetap Aman
"Saya rasa perlu ada rasa saling kepercayaan yang harus tertanam. Maka kedepan setiap tiga bulan mudah-mudahan ada pembinaan berkala,” kata Jenal.
Ke depan, pihaknya juga akan melanjutkan pemeriksaan ke titik-titik parkir lain yang dilaporkan warga belum menerapkan sistem parkir resmi secara optimal.
Kontributor : Dziharul Islam Nusantara
