- Kementerian Kehutanan bersama beberapa lembaga menyelenggarakan pelatihan diplomasi publik di Bandung pada Agustus 2026.
- Pelatihan tersebut bertujuan membekali aparatur pemerintah dari berbagai kementerian untuk memperkuat tata kelola kehutanan global.
- Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam isu perubahan iklim serta perdagangan internasional.
SuaraJabar.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional sebagai langkah meningkatkan peran Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan sejumlah kementerian guna membangun komunikasi yang lebih efektif di berbagai forum internasional.
Pelatihan bertajuk Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) digelar di Bandung pada 4–5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peserta pelatihan berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga:Kerja Sama ASEAN Diperkuat untuk Mendorong Perhutanan Sosial yang Berkeadilan
Mereka dibekali kemampuan komunikasi strategis dan negosiasi untuk menghadapi berbagai isu kehutanan maupun perdagangan internasional.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan diplomasi saat ini tidak hanya bergantung pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan.
"Trust is the most valuable currency in diplomacy," ujar Ristianto, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan diplomasi ditentukan oleh kepercayaan yang dibangun terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar berupa hutan tropis, kawasan mangrove terluas di dunia, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, berbagai capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif agar mendapat pengakuan dan kepercayaan masyarakat internasional.
Baca Juga:Olahraga dan Jaga Lingkungan, Satu Tiket Pelari untuk Pohon Konservasi Gunung Gede Pangrango
"Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," katanya.
Ristianto menambahkan setiap aparatur pemerintah yang mewakili Indonesia dalam forum internasional pada dasarnya merupakan diplomat yang membawa kepentingan bangsa. Karena itu, penyampaian pesan mengenai kebijakan kehutanan harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan memiliki kredibilitas.
Melalui penguatan diplomasi tersebut, Kementerian Kehutanan juga ingin memperkuat sejumlah agenda strategis Indonesia, di antaranya peningkatan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC), pengembangan World Mangrove Center (WMC), serta peningkatan posisi Indonesia dalam pengembangan pasar karbon berkualitas tinggi (High Quality Carbon Market).
Pelatihan selama dua hari itu mencakup materi mengenai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan, penyusunan pesan strategis, teknik negosiasi, pembangunan koalisi, hingga simulasi negosiasi lintas kementerian.
Kementerian Kehutanan berharap penguatan kapasitas tersebut mampu meningkatkan koordinasi antarkementerian sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.
