- Casriah menggugat BNN dan Kejaksaan Negeri Sukabumi di PN Cibadak pada Jumat, 2 Oktober 2026.
- Gugatan dilayangkan karena BNN menyita sertifikat tanah jaminan utang Arifin yang dipegang Casriah senilai Rp1,65 miliar.
- Penyitaan terjadi setelah Arifin ditangkap terkait kasus narkotika sebelum masa perjanjian utang tiga tahun berakhir.
SuaraJabar.id - Niat hati ingin membantu teman, seorang warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, justru harus berurusan dengan meja hijau. Casriah terpaksa melayangkan gugatan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan sejumlah pihak lainnya akibat penyitaan sertifikat tanah yang dipegangnya sebagai jaminan utang.
Kasus yang menyedot perhatian publik ini telah resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cibadak dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2026/PN Cbd.
Kuasa hukum Casriah, Sandi Susandi, membeberkan awal mula perkara ini saat ditemui di PN Cibadak, Jumat (2/10/2026).
Persoalan bermula dari pinjaman uang senilai Rp1,65 miliar yang diberikan kliennya kepada seorang pria bernama Arifin alias Yanto.
Baca Juga:Mayat Terbungkus Karung di Kolong Jembatan Tol Bocimi, Diduga Korban Pembunuhan
Sebagai jaminan atas utang tersebut, Arifin menyerahkan sebuah sertifikat tanah dan bangunan dengan masa kesepakatan selama tiga tahun.
Namun nasib apes menimpa Casriah. Belum sempat masa kesepakatan tiga tahun itu berakhir, sertifikat tanah yang dipegangnya tiba-tiba terseret dalam perkara tindak pidana narkotika.
"Awalnya hanya ingin membantu temannya dengan memberikan uang Rp1,65 miliar. Sebagai jaminan, sebuah sertifikat tanah dan bangunan diserahkan kepadanya. Namun, sebelum kesepakatan tiga tahun itu berakhir, sertifikat tersebut justru terseret perkara narkotika," ujar Sandi, dilansir dari SukabumiUpdate - Jaringan Suara.com, Jumat (2/10/2026).
Menurut Sandi, dalam kesepakatan tertulis, para pihak menyepakati apabila uang tersebut tidak dilunasi dalam waktu tiga tahun, tanah dan bangunan yang menjadi objek sertifikat akan menjadi milik Casriah.
Sandi menjelaskan, kesepakatan tersebut awalnya berjalan tanpa persoalan. Sertifikat yang masih atas nama Arifin berada dalam penguasaan Casriah dan hanya disimpan sebagai jaminan. Namun, persoalan muncul ketika baru sekitar dua tahun berjalan.
Baca Juga:Sungai Cikole Mengering, Petani Sukabumi Temukan Tengkorak dan Tulang Belulang Manusia
Sandi mengatakan BNN datang ke rumah Casriah dan memberitahukan bahwa Arifin telah ditangkap terkait perkara narkotika.
Menurut Sandi, setelah penangkapan tersebut sejumlah aset Arifin kemudian disita. Sertifikat yang berada di tangan Casriah juga ikut diambil oleh BNN.
Sandi menyebut kliennya saat itu merasa takut dan cemas. Ia mengklaim ada pernyataan yang membuat Casriah khawatir ikut terseret perkara apabila tidak menyerahkan sertifikat tersebut.
Pihak BNN, menurut Sandi, menyebut tindakan tersebut sebagai penyitaan. Namun, ia memiliki pandangan berbeda dan menyebut sertifikat tersebut "direbut". Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari kuasa hukum penggugat.
"Nah, lalu diadililah itu saudara Tergugat dengan pidananya. Sampai saat ini sertifikat tersebut disita oleh negara, dikuasai oleh pihak kejaksaan," katanya.
Sandi menjelaskan hubungan Casriah dengan Arifin sebelumnya merupakan hubungan pertemanan. Casriah disebut memiliki ketertarikan terhadap tanah dan rumah yang kemudian menjadi objek kesepakatan.
