- Polres Sukabumi menindaklanjuti laporan keluarga korban sejak Oktober 2026 terkait dugaan kekerasan di SMP PGRI 2 Nagrak.
- Penyidik Unit PPA melengkapi bukti medis dan berencana menetapkan status hukum empat anak terlibat pada pekan ini.
- Korban mengalami patah tulang ekor akibat dugaan kekerasan fisik dan masih menjalani pemulihan kesehatan hingga saat ini.
SuaraJabar.id - Setelah menerima laporan keluarga korban sejak Oktober 2026, Polres Sukabumi kini bersiap menggelar penetapan status hukum terhadap empat anak yang diduga terlibat pada pekan ini.
Saat ini, Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi terus bekerja ekstra melengkapi bukti medis dan memperkuat keterangan para saksi demi mengusut tuntas perkara ini secara adil.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Firman Riyadul Jannah mengatakan, penyidik telah melakukan serangkaian langkah sejak menerima laporan dari keluarga korban pada Oktober 2026.
"Laporan polisi sudah masuk sejak Oktober lalu dari pihak keluarga korban. Tim penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah," ujar Firman kepada Sukabumiupdate.com, jaringan Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Persib Imbau Bobotoh Tetap Tenang Usai Insiden di Semarang: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga terlibat juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua masing-masing.
Firman menegaskan, penyidik berencana menggelar penetapan status terhadap empat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut dalam waktu dekat.
"Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH," katanya.
Menurut Firman, proses penanganan perkara membutuhkan ketelitian untuk memastikan seluruh keterangan dan alat bukti saling berkaitan. Salah satu kendala yang sempat dihadapi penyidik adalah penyesuaian jadwal pemeriksaan pihak sekolah.
"Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah," jelasnya.
Baca Juga:47 Karyawan SPPG di Sukabumi Mogok Kerja, Ancam Mundur Massal Gara-gara Ini!
Dalam penanganan perkara ini, kepolisian memastikan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Sebab, baik korban maupun anak-anak yang diduga terlibat masih berusia di bawah umur.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pendampingan psikososial.
Firman menyebut penanganan perkara wajib mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
"Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," tuturnya.
Ia menambahkan, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi telah menginstruksikan jajarannya agar menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Di sisi lain, kondisi AI dilaporkan masih belum sepenuhnya pulih. Meski telah diperbolehkan pulang dari RSUD Sekarwangi pada 26 Oktober 2026 setelah menjalani operasi, korban masih mengeluhkan rasa sakit.
