SuaraJabar.id - Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4) menyebut perlu ada kajian mendalam ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ingin menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Menurut Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan TWUP4 Kota Bekasi Benny Tunggul mengatakan, Pemkot Bekasi bisa berkonsultasi dengan Singapura sebagai pengagas ERP yang telah berlaku di Jakarta.
"Kajian lebih dalam saya anggap perlu, dinas perhubungan bisa konsultasi dan mendalami segala regulasi jika ingin menerapkan jalan berbayar," kata Benny saat dihubungi Suara.com pada Senin (19/8/2019).
Benny menilai, rencana Dishub Kota Bekasi menunjuk Jalan Jendral Sudirman sebagai titik penerapan jalan berbayar belum masuk dalam kategori. Soalnya, panjang lebar ruas Jalan Jendral Sudirman belum memadai.
Baca Juga: Ingin Tiru Jakarta, Pemkot Bekasi Wacanakan Penerapan Jalan Berbayar
Jika ingin menerapkan jalan berbayar, Benny mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk menguji coba di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Sebab, Jalan Ahmad Yani masuk dalam kategori strategis terlebih merupakan jalan protokol.
"Jalan Jendral Sudirman itu kurang ekonomis dan strategis, beda dengan jalan Ahmad Yani," ujarnya.
Benny menyarankan kepada pemerintah agar tidak perlu menerapkan jalan berbayar. Soalnya, jalur yang ada di Kota Bekasi sangat pendek dan bisa menambah titik kemacetan.
"(Penerapan ERP) menyebabkan multi player efek terhadap penumpukan di perempatan dan setiap jalan-jalan yang terjadi nya ERP, karena volume kendaraan yang besar dan jalan tidak luas," katanya.
Ia menilai, jalan berbayar bukan solusi di Kota Bekasi untuk mengatasi kemacetan yang ada. Apalagi, Kota Bekasi bukan pusat industri yang volume kendaraannya untuk kepentingan distribusi pengiriman bahan baku atau jadi.
Baca Juga: Dapat Saran dari Kejagung, Anies akan Lelang Ulang Proyek Jalan Berbayar
"Kota Bekasi banyak permukiman, dipotong kereta api, sungai, jalan tol, belum lagi LRT dan MRT dan Becakayu, semuanya menjadi eskalasi meningkatkan distribusi volume kendaraan yang ada di Kota Bekasi," beber Benny.
Berita Terkait
-
Disorot Ernest Prakasa, Intip Rincian Harta Masriwati ASN Yang Protes Tetangga Beribadah
-
Ternyata Ini Alasan Heru Budi Belum Menerapkan Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta
-
Cuma Ganti Nama Raperda, Pemprov DKI Mulai Bahas Lagi Rencana Jalan Berbayar
-
Kaleidoskop Jakarta 2023: Legislator Main Judi Slot, Pejabat Flexing hingga Darurat Polusi Udara
-
Menteri PUPR Basuki Komentari Penyataan Anies Soal Jalan Berbayar Era Jokowi: Enggak Usah Berpolemik!
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Dapat Bonus Logam Mulia 1 Gram, Yuk Ikuti KPR BRI Property Expo 2024
-
Apakah Samsung A35 Tahan Air dan Spesifikasinya
-
Transformasi Digital BRIAPI Sukses Membawa BRI Raih Pengakuan Global
-
Local Media Community 2024 Roadshow Class Tasikmalaya: Media Lokal Perlu Diversifikasi Sumber Pendapatan
-
4 Santri Tewas Tertimbun Tanah Longsor di Sukabumi, BPBD Ungkap Fakta Mengejutkan