SuaraJabar.id - Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi motivasi bagi Kota Bekasi, Jawa Barat yang ingin ikut menerapkan hal yang sama.
Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi mengatakan, penerapan jalan berbayar merupakan terobosan yang harus diterapkan di kota-kota padat penduduk.
"Itu suatu kewajiban yang harus kita terapkan, dan saat ini kita sedang mewacanakan jalan berbayar itu," kata Deded, Senin (19/8/2019).
Menurut dia, wacana itu belum masuk dalam agenda rapat. Kendati demikian akan di dorong menjadi program prioritas untuk mengurangi pengguna jalan sebagai solusi kemacetan.
"Ini masih dalam kajian, infrastrukturnya belum kita siapkan. Kita juga masih menentukan jalan mana saja yang akan diterapkan dan jenis kendaraan apa saja yang bisa diterapkan," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan menambahkan telah memetakan jalan mana saja yang padat saat hari kerja.
Salah satunya ialah Jalan Jendral Sudirman di Bekasi Barat sampai perbatasan dengan DKI Jakarta di Harapan Indah, Kecamatan Medansatria.
Menurutnya, jalur tersebut merupakan lintasan nasional terbesar setelah akses jalan tol.
"Pengguna jalan tersebut pasti menuju Jakarta yang harus dibantu penanganan kemacetannya. Itu akses dalam kota yang cukup padat," katanya.
Baca Juga: Dapat Saran dari Kejagung, Anies akan Lelang Ulang Proyek Jalan Berbayar
Penerapan kebijakan jalan berbayar ini diatur dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
Di peraturan itu, semestinya ERP sudah terpasang sejak 2018 dan paling lambat 2029.
Johan menambahkan, kajian penerapan jalan berbayar menunggu kebijakan anggaran.
"Apabila tidak mampu khususnya pembiayaan, pemerintah daerah bisa minta bantuan pusat," imbuh dia.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
-
Soal Pemekaran Provinsi, Kota Bekasi Pilih Gabung DKI Jakarta?
-
Dijamin Tak Ngamuk, Alasan Warga Mau Lomba 17-an Bareng Pasien Sakit Jiwa
-
Pasien Sakit Jiwa dan Orang Waras Lomba Panjat Pinang, Siapa yang Menang?
-
Hari Kemerdekaan, Pasien Sakit Jiwa Hormat Bendera sampai Lomba Joget Balon
-
Setelah Bogor, Bekasi Juga Ingin Cerai Dari Jawa Barat, Ini Usulan Namanya
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Segel Dibuka Selasa, Subkon Ancam Segel Ulang Gedung MUI Sukabumi Jika Kamis Belum Dibayar
-
Bisnis Kebencian: Resbob Dituntut 2,6 Tahun Penjara Usai 'Jual' Isu SARA Demi Saweran
-
5 Fakta Miris di Balik Polemik Pembangunan Gedung MUI Sukabumi yang Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Demi Capai Inklusi Keuangan Masyarakat, Holding Ultra Mikro BRI Makin Solid
-
Gedung MUI Kabupaten Sukabumi Disegel: Kontraktor Klaim Belum Dibayar, MUI Sebut Sudah Lunas