SuaraJabar.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih ngotot ingin menggabungkan wilayah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
Bahkan, saat ini Rahmat sudah menyiapkan tim khusus untuk membahas penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
"Rencana pembentukan tim khusus sudah ada, timnya sudah saya siapkan, tapi masih dalam kajian, sekaligus mengkaji regulasi yang ada," katanya kepada Suara.com, Rabu (11/9/2019).
Disinggung soal referendum seperti yang didorong DPRD Kota Bekasi, menurut Rahmat, tidak diperlukan.
"Tidak perlu (referendum), kalau mau jadi negara sendiri baru referendum, kayak Timor Timur," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika didorong referendum akan lebih sulit. Soalnya, harus mengubah Undang-undang Jawa Barat, Undang-undang DKI dan Undang-undang Nomor 9 tentang berdirinya Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 1996.
"Panjang ceritanya, tapi keinginannya kuat (gabungkan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta)," katanya.
Rahmat mengungkapkan, dalam pembentukan tim khusus itu, nantinya akan ada beberapa wacana regulasi yang digulirkan.
Contohnya, tetap mengadakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca Juga: Tak Setuju Bekasi Gabung ke Jakarta, Sutiyoso Sarankan Ini
"(Jangan takut DPRD-nya hilang), ya nanti dibicarakan kalau bisa pileg. Sekarang pun dengan Jawa Barat kan bisa pileg. Wali kotanya? Kalau bisa pilkada nanti ketika masuk DKI," katanya.
Rahmat juga meminta kepada sejarawan agar tidak takut dengan kehilangan nama Bekasi. Soalnya, ada beberapa opsi yang akan di ajukan nanti jika bergabung dengan DKI Jakarta.
"Kan masih ada Kabupaten Bekasi. Ya, namanya kan tidak harus DKI Jakarta Tenggara, bisa jadi DKI Bekasi, DKI Kota Bekasi kan, whatever (terserah) lah semuanya kan di susun regulasinya," ucapnya.
Rahmat juga meminta masyarakat tidak khawatir soal gabungnya Kota Bekasi ke Jakarta dengan pemindahan wilayah Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pertanyaannya nanti biasa, Jakarta nanti sepi? Ya enggak lah, trademark (brand) Jakarta sudah mendunia, enggak mungkin. Tidak semudah itu memindahkan pusat ekonomi ya, tiba-tiba ikut ke Kalimantan atau daerah lain ya. Butuh bertahun-tahun lah, ukurannya Jakarta berkembang ini kan republik, usai saat ini 74 tahun, Jadi begitu cara berfikirnya," beber Rahmat.
"Lihat saja Kuala Lumpur dengan Putra Jaya (Malaysia), ekonominya tidak ada yang dibawa ke Putra Jaya," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
- Viral Foto Duduk Bareng, Terungkap 6 Momen Kedekatan Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi
Pilihan
-
Emil Audero dan 5 Pemain Tinggalkan Rayo Vallecano
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
Terkini
-
Tari Jaipong Asal Surade Sukabumi Pukau Panggung Asian Games 2026 di Jepang
-
5 Alasan Tarik Tunai di ATM Masih Terasa Merepotkan di Era Digital
-
Gaya Baru Sektor Swasta Jaga Alam, WWF Sambut Positif Inisiatif EIGER Nature
-
Rumah Guru SMAN 1 Tasikmalaya Digeledah KPK, Rentetan dari Kasus Ini
-
Kemarau Panjang, 5.711 Warga Cianjur Terdampak Krisis Air Bersih