SuaraJabar.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih ngotot ingin menggabungkan wilayah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
Bahkan, saat ini Rahmat sudah menyiapkan tim khusus untuk membahas penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
"Rencana pembentukan tim khusus sudah ada, timnya sudah saya siapkan, tapi masih dalam kajian, sekaligus mengkaji regulasi yang ada," katanya kepada Suara.com, Rabu (11/9/2019).
Disinggung soal referendum seperti yang didorong DPRD Kota Bekasi, menurut Rahmat, tidak diperlukan.
"Tidak perlu (referendum), kalau mau jadi negara sendiri baru referendum, kayak Timor Timur," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika didorong referendum akan lebih sulit. Soalnya, harus mengubah Undang-undang Jawa Barat, Undang-undang DKI dan Undang-undang Nomor 9 tentang berdirinya Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 1996.
"Panjang ceritanya, tapi keinginannya kuat (gabungkan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta)," katanya.
Rahmat mengungkapkan, dalam pembentukan tim khusus itu, nantinya akan ada beberapa wacana regulasi yang digulirkan.
Contohnya, tetap mengadakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca Juga: Tak Setuju Bekasi Gabung ke Jakarta, Sutiyoso Sarankan Ini
"(Jangan takut DPRD-nya hilang), ya nanti dibicarakan kalau bisa pileg. Sekarang pun dengan Jawa Barat kan bisa pileg. Wali kotanya? Kalau bisa pilkada nanti ketika masuk DKI," katanya.
Rahmat juga meminta kepada sejarawan agar tidak takut dengan kehilangan nama Bekasi. Soalnya, ada beberapa opsi yang akan di ajukan nanti jika bergabung dengan DKI Jakarta.
"Kan masih ada Kabupaten Bekasi. Ya, namanya kan tidak harus DKI Jakarta Tenggara, bisa jadi DKI Bekasi, DKI Kota Bekasi kan, whatever (terserah) lah semuanya kan di susun regulasinya," ucapnya.
Rahmat juga meminta masyarakat tidak khawatir soal gabungnya Kota Bekasi ke Jakarta dengan pemindahan wilayah Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pertanyaannya nanti biasa, Jakarta nanti sepi? Ya enggak lah, trademark (brand) Jakarta sudah mendunia, enggak mungkin. Tidak semudah itu memindahkan pusat ekonomi ya, tiba-tiba ikut ke Kalimantan atau daerah lain ya. Butuh bertahun-tahun lah, ukurannya Jakarta berkembang ini kan republik, usai saat ini 74 tahun, Jadi begitu cara berfikirnya," beber Rahmat.
"Lihat saja Kuala Lumpur dengan Putra Jaya (Malaysia), ekonominya tidak ada yang dibawa ke Putra Jaya," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Bantah Isu Pemalsuan Segel, Kuasa Hukum Tergugat Sebut Sertifikat Lahan Kencana Sah Lewat PTSL
-
Disorot Dedi Mulyadi, Ini 7 Efek Mengerikan Tramadol yang Bisa Mengancam Nyawa
-
Persib Bandung Pastikan Tak Ada Konvoi Jika Juara Piala Presiden 2026, Fokus Tatap Musim Baru
-
Driver Ojol Tasikmalaya Geram, Pemesan Misterius Diduga Sengaja Lakukan Order Fiktif Berulang