SuaraJabar.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih ngotot ingin menggabungkan wilayah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
Bahkan, saat ini Rahmat sudah menyiapkan tim khusus untuk membahas penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
"Rencana pembentukan tim khusus sudah ada, timnya sudah saya siapkan, tapi masih dalam kajian, sekaligus mengkaji regulasi yang ada," katanya kepada Suara.com, Rabu (11/9/2019).
Disinggung soal referendum seperti yang didorong DPRD Kota Bekasi, menurut Rahmat, tidak diperlukan.
"Tidak perlu (referendum), kalau mau jadi negara sendiri baru referendum, kayak Timor Timur," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika didorong referendum akan lebih sulit. Soalnya, harus mengubah Undang-undang Jawa Barat, Undang-undang DKI dan Undang-undang Nomor 9 tentang berdirinya Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 1996.
"Panjang ceritanya, tapi keinginannya kuat (gabungkan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta)," katanya.
Rahmat mengungkapkan, dalam pembentukan tim khusus itu, nantinya akan ada beberapa wacana regulasi yang digulirkan.
Contohnya, tetap mengadakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca Juga: Tak Setuju Bekasi Gabung ke Jakarta, Sutiyoso Sarankan Ini
"(Jangan takut DPRD-nya hilang), ya nanti dibicarakan kalau bisa pileg. Sekarang pun dengan Jawa Barat kan bisa pileg. Wali kotanya? Kalau bisa pilkada nanti ketika masuk DKI," katanya.
Rahmat juga meminta kepada sejarawan agar tidak takut dengan kehilangan nama Bekasi. Soalnya, ada beberapa opsi yang akan di ajukan nanti jika bergabung dengan DKI Jakarta.
"Kan masih ada Kabupaten Bekasi. Ya, namanya kan tidak harus DKI Jakarta Tenggara, bisa jadi DKI Bekasi, DKI Kota Bekasi kan, whatever (terserah) lah semuanya kan di susun regulasinya," ucapnya.
Rahmat juga meminta masyarakat tidak khawatir soal gabungnya Kota Bekasi ke Jakarta dengan pemindahan wilayah Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pertanyaannya nanti biasa, Jakarta nanti sepi? Ya enggak lah, trademark (brand) Jakarta sudah mendunia, enggak mungkin. Tidak semudah itu memindahkan pusat ekonomi ya, tiba-tiba ikut ke Kalimantan atau daerah lain ya. Butuh bertahun-tahun lah, ukurannya Jakarta berkembang ini kan republik, usai saat ini 74 tahun, Jadi begitu cara berfikirnya," beber Rahmat.
"Lihat saja Kuala Lumpur dengan Putra Jaya (Malaysia), ekonominya tidak ada yang dibawa ke Putra Jaya," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
5 Spot Wisata Hits untuk Libur Sekolah dan Akhir Tahun 2025 di Cianjur
-
Dulu Meresahkan, Kini Joki Puncak Bogor Direkrut Polisi Jadi Pasukan Khusus Libur Nataru
-
Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan, Rudy Susmanto: Tak Bisa Serta-merta Dilakukan
-
Anggota DPD RI Apresiasi Danantara Akuisisi Hotel dan Real Estate di Makkah
-
Hingga 18 Desember 2025, BRI Group Telah Laksanakan 40 Aksi Tanggap Darurat di Daerah Bencana