Selama Pandemi, 17.300 Buruh di Jabar Alami PHK, 78.992 Pekerja Dirumahkan

SuaraJabar.id - Selama Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Dinakertrans Jabar) melaporkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.300 pekerja di wilayah tersebut dan 78.992 pekerja lainnya dirumahkan.

Selain itu, sekitar 5.573 Pekerja Migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi seperti dilansir Ayobandung.com-jaringan Suara.com.

Meski begitu, Disnakertrans Jabar sedang menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar.

Baca Juga: Lippo Karawaci PHK 676 Karyawan Imbas Tutupnya Mal Hotel dan Parkiran

Lebih jauh, Ade mengemukakan, pihaknya juga sedang melakukan persiapan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan kegiatan ekonomi bergerak penuh. Saat ini, lanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedang menyusun protokol kesehatan di tempat kerja secara komprehensif.

"Saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kami sudah menetapkan beberapa kebijakan terkait protokol kesehatan dan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan," kata Ade, Minggu (7/6/2020).

Selama PSBB tingkat provinsi berjalan, Disnakertrans Jabar telah mengeluarkan tiga surat edaran. Pertama, Surat Kadisnakertrans Jabar Nomor 443/1347/Disnakertrans tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.

Kemudian, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar no. 560/1471/Disnakertrans tentang Pemantauan Dampak Covid-19 terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri di Jabar.

Terakhir, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar no. 443/2100/Disnakertrans tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pasca Hari Libur Keagamaan.

Baca Juga: Ratusan Perusahaan di Kabupaten Tangerang Telah Mem-PHK 14.189 Pekerja

"Kebijakan yang sudah diberlakukan akan menjadi acuan untuk menyusun SOP perusahaan/industri/perkantoran saat AKB di Jabar berjalan. Termasuk Surat Edaran Gubernur Jabar tentang pelaksanaan social distancing di lingkungan perusahaan," ucap Ade.