PPKM Darurat Belum Cukup, Bandung Dinilai Butuh Penanganan yang Lebih Agresif

“Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata," tuturnya.

"Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,” katanya.

Lebih lanjut Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unpad ini mengimbau masyarakat dan pemerintah jangan sampai gelagapan dengan kemunculan varian delta ini.

Sebab, kunci utama dalam menghadapi setiap pandemi virus yakni dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Dari sisi penanganan kesehatan masyarakat, ternyata varian apapun itu cara penanganannya sama. Yaitu dengan menerapkan 5M dan 3T,” ucap Irvan.

Irvan memaparkan, dari kasus yang sudah ada sebelumnya, ketika terjadi pandemi maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, virusnya ikut mati terbawa bersama orang-orang yang terkonfirmasi terpapar. Praktis dengan risiko banyaknya korban berjatuhan lantaran virus bermutasi semakin kuat.

Kemungkinan kedua, lanjut Irvan, ketika virus mengalami mutasi tetapi menghasilkan sifat baru yang tidak lebih ganas dan mudah menyebar. Sehingga virus akan menghilang dengan sendirinya lantaran mutasi baru justru lebih lemah.

Menurut Irvan, mutasi virus tersebut berpengaruh terhadap upaya pemberian vaksin. Karena vaksin dikembangkan berdasarkan suatu jenis virus yang ditemukan di tempat tertentu.

Apabila mutasi virus mirip dengan virus awal yang dijadikan dasar vaksin bisa jadi masih efektif.

Baca Juga: PPKM Mikro Darurat Diberlakukan, Begini Respon Bioskop Cinema XXI

“Kalau tidak, ada risiko untuk kurang efektif. Tetapi selain varian berbeda, ada aspek lain dari faktor orangnya yang memiliki respons berbeda terhadap vaksin. Karena tidak semua populasi sama. Setiap ras memiliki pola respons yang berbeda,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Masyarakat di 12 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat bakal mengalami pembatasan-pembatasan aktivitas yang lebih ketat menyusul telah diketok palunya PPKM Darurat Jawa-Bali oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memutuskan, PPKM Jawa-Bali diberlakukan selama medi0 3-20 Juli 2021. Keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021) dilansir Suara.com.

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," ucap dia.