Kasus HIV/Aids di Kota Banjar Meningkat, Anggaran untuk 2024 Cuma Rp30 Juta

SuaraJabar.id - Angka kasus HIV/Aids di Kota Banjar, Jawa Barat pada periode 2023 terus mengalami kenaikan. Mirisnya, di tengah peningkatan angka penderita HIV/Aids, anggaran untuk pencegahan terbilang sangat minim.

Dari data KPA Kota Banjar, jumlah kasus HIV/Aids sampai dengan Oktober 2023 bertambah menjadi 51 kasus. Menurut Pelaksana program KPA Kota Banjar, Syahid Burhani, secara akumulasi kasus HIV/Aids mencapai 357 kasus.

“Sampai bulan Oktober jumlah penambahan ada 51 kasus. Kami juga akan melakukan validasi data lagi nanti di akhir bulan Desember ini,” jelasnya seperti dikutip dari HarapanRakyat.com--jaringan Suara.com, Senin (4/12).

Menurut Syahid Burhani, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan anggaran untuk pencegahan HIV/Aids kepada pemerintah sebesar Rp224 juta. Namun sayangnya untuk anggaran 2024 hanya dialokasi cuma Rp30 juta.

Baca Juga: Belum Ada Pemetaan Kerawanan Bencana, Warga Cireunghas Sukabumi Was-was dengan Pergerakan Tanah

Anggaran ini katanya tentu saja sangat tidak mencukupi untuk program pencegahan HIV/Aids di kota Banjar.

“Tahun ini anggaran kami sangat minim hanya Rp 25 juta. Untuk tahun depan kami sudah mengajukan anggaran penanganan tapi anggaran yang dialokasikan juga nggak jauh beda hanya Rp 30 juta,” katanya.

Sementara itu, pegiat HIV/Aids Kota Banjar, Rika Setiawati, salah satu penyebab meningkatnya angka kasus HIV/Aids ialah soal dukungan dari pemerintah.

Menurutnya, upaya pencegahan melalui edukasi dan penanggulangan, seperti pendampingan untuk berobat yang seharusnya menjangkau ke sejumlah sasaran komunitas tidak berjalan secara maksimal.

“Kenapa angka HIV/Aids naik? pertama tidak ada penjangkauan ke komunitas untuk mengajak anak komunitas ke layanan untuk mobile VCT ke puskesmas. Nggak ada yang memberikan pemahaman,” ungkap Rika.

Baca Juga: Ditipu Travel, Puluhan Calon Jamaah Umrah Hanya Diantar Sampai ke Terminal Garut

“Terus sekarang kurangnya anggaran untuk KPA tahun ini hanya Rp 25 juta. Nggak bisa buat sosialisasi, nggak ada buat pendampingan menjangkau komunitas,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain kendala di atas, untuk kendala lainnya yaitu tidak adanya akses layanan BPJS Kesehatan untuk berobat. Terutama bagi mereka yang sudah positif atau ODHA.