Dipanggil Kejati Kasus Korupsi Proyek Pasar Sindang Kasih, Pj Bupati Barat Buka Suara

SuaraJabar.id - Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif, menjelaskan pemanggilannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terkait dengan kasus korupsi proyek Pasar Sindang Kasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Sebagai informasi, dugaan tindak pidana korupsi Pasar Sindangkasih Cigasong tersebut menyeret menyeret Irfan Nur Alam alias INA.

Arsan Latif mengatakan, kedatangannya ke Kejati Jabar sebagai saksi dengan kapasitas sebagai inspektur wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (23/4/2024).

Baca juga:

Baca Juga: Ratusa Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Hari Raya Idul Fitri

• Penyelidikan Pembangunan Payung Elektrik Masjid Agung Annur Dihentikan, Kenapa?

"Periksa sama permintaan informasi itu agak mirip ya, jadi sebetulnya saya diminta memberikan penjelasan selaku inspektur pada saat itu, terkait PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah," kata Arsan, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut Arsan menuturkan, pada pemanggilan tersebut ada beberapa poin yang disampaikan kepada penyidik, yakni berkaitan dengan prosedur kerjasama daerah berdasarkan aturan yang berlaku, yakni PP 28 tahun 2018, kemudian soal barang milik daerah berdasarkan PP 27 tahun 2014, dan Permendagri 19 tahun 2016.

"Nah itu saya diminta menjelaskan itu oleh Kejati Jabar. Nah yang kedua, soal kebijakan pemanfaatan barang milik daerah. Barang milik daerah dalam aturan yang tadi saya jelaskan, ada 4 isinya. Ada pinjam pakai, sewa, bangun guna serah (BGS), dan kerjasama pemanfaatan (KSP)," ucapnya.

Baca juga:

• Selain Suami Sandra Dewi, Hard Gumay Sebut Pria Inisial R yang Istrinya Artis Inisial S Ikut Korupsi Timah

"Untuk yang dilakukan Majalengka itu BGS, karena sebenarnya objeknya itu tanah, bukan pasar. Karena objek kerjasama itu ada dua, ada tanah, ada tanah dan bangunan," ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Dipanggil KPK Sebagai Saksi, Ini Kata Ahmad Sahroni

Selain itu, saat pemanggilan tersebut Arsan juga menjelaskan terkait kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah harus difasilitasi provinsi, diatur dalam Permendagri 120 tahun 2018.