Polda Jabar Selidiki Dugaan Korupsi Retribusi Objek Wisata Kebun Raya Cibodas

SuaraJabar.id - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan pihak sedang melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi pemungutan retribusi di objek wisata Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021 hingga 2024.

“Masih penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast di Bandung, Jumat (28/2/2025).

Saat ditanya ANTARA, berapa jumlah orang pejabat Pemkab Cianjur yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut, Kabid Humas belum menjawabnya. "Ini masih penyelidikan," tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Pratama Nugraha Emmawan, membenarkan telah diperiksa Polda Jabar terkait persoalan dugaan kasus korupsi retribusi kawasan wisata Cibodas.

"Betul, saya sudah datang ke Polda Jabar tapi hanya ngobrol soal data pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas tunggakan pihak ketiga yang masuk dalam piutang negara, bukan diperiksa hanya ngobrol,“ katanya di Cianjur (25/2/2025).

Pratama yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Cianjur, mengatakan kalau dia sudah mendatangi Polda Jabar pada Senin (10/2/2025) dan menegaskan sudah memberikan keterangan yang diminta.

"Sekali lagi, saya hanya ngobrol data dan informasi yang dibutuhkan penyidik di Polda Jabar terkait pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi terkait pemeriksaan yang dilakukan Polda Jabar terhadap dua orang mantan kepala dinas Pratama dan Yudi Pratidi yang dilakukan pada Senin (10/2/2025).

Bahkan, selain memiliki informasi soal pemeriksaan, pihaknya memiliki data sejumlah kejanggalan terkait penarikan retribusi di kawasan wisata Cibodas yang melibatkan pihak ketiga atau PT Baradhuta Jaya Sakti (BJS) sehingga merugikan negara miliaran rupiah.

Baca Juga: Pemkab Bandung: Lebih dari Tujuh Ribu Warga di Dua Kecamatan Terdampak Banjir

“Kami dapat informasi dari Polda Jabar setelah memeriksa Kepala Disbudpar Cianjur, dilanjutkan dengan pemanggilan dua orang mantan kepala dinas, Pratama dan Yudi, kami juga memiliki data terkait dugaan korupsi penarikan retribusi tersebut," katanya.

Terdapat beberapa kejanggalan dalam penarikan retribusi di kawasan wisata Cibodas, diantaranya pihak ketiga belum sepenuhnya menunaikan kewajiban membayar kontribusi sesuai perjanjian yang disepakati dengan Disbudpar Cianjur tahun 2022-2023 sebesar Rp3,5 miliar.

"Selama melakukan pengelolaan pada tahun 2022-2023 PT BJS tidak melakukan penyetoran sesuai dengan kesepakatan, sehingga terdapat tunggakan mencapai Rp3,5 miliar, sedangkan dihitung dari angka kunjungan setiap tahun seharusnya dapat melunasi," katanya.