KPU Tasikmalaya Tetapkan Ai Diantani sebagai Calon Bupati Pengganti untuk PSU Pilkada

SuaraJabar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan Ai Diantani sebagai calon bupati pengganti untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (23/3/2025) malam.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami mengatakan pihaknya sudah melewati proses sesuai peraturan yang berlaku mulai dari pendaftaran sampai pemeriksaan kesehatan dan berkas administrasi sampai akhirnya penetapan calon Bupati Tasikmalaya, Ai Diantani menggantikan Ade Sugianto yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu, telah memenuhi syarat.

"Untuk hari ini, Alhamdulillah sudah kita laksanakan untuk pertama kegiatan penetapan calon, calon pengganti dinyatakan sudah kita putuskan, sudah kita SK-kan," kata Ami dilansir ANTARA

Menurut dia, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan calon bupati pengganti sesuai aturan yang berlaku berdasarkan tindak lanjut hasil putusan KPU RI dan MK, yang akhirnya ditetapkan karena sudah memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Target Dedi Mulyadi di 2025: Jawa Barat Bebas dari Aksi Premanisme

"Kita menyatakan bahwa beliau memenuhi syarat," katanya.

Ia menyampaikan, setelah penetapan calon bupati, selanjutnya langsung ditetapkan nomor urut peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang urutannya sama seperti pilkada sebelumnya diikuti tiga pasangan calon.

Nomor urut peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, yakni nomor urut 1 pasangan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, nomor urut 2 pasangan Cecep Nurul Yakin (petahana Wakil Bupati Tasikmalaya)-Asep Sopari Al-Ayubi, dan nomor urut 3 pasangan Ai Diantani (pengganti Ade Sugianto)-Iip Miftahul Paoz.

"Semua sudah berjalan lancar, berdasarkan hasil barusan penetapan bahwa nomor urut itu tidak berubah, masih sama seperti pelaksanaan kemarin Pilkada 2024," katanya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Nasita Mutiara mengatakan, jajaran Bawaslu secara melekat dengan KPU Tasikmalaya melakukan pengawasan mulai pendaftaran sampai akhirnya saat ini ditetapkan calon bupati.

Baca Juga: Polres Subang Ringkus Preman di Kawasan Industri, Dedi Mulyadi: Terima Kasih...

Bawaslu Tasikmalaya, kata dia, menyatakan setiap tahapan pendaftaran sampai penetapan calon Bupati Tasikmalaya Ai Diantani tidak ditemukan adanya pelanggaran dan sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Mulai pendaftaran sudah melakukan pengawasan secara melekat, dan selalu melakukan pencegahan, dan imbauan, ini meminimalisir agar tidak terjadinya pelanggaran, sudah sesuai," katanya.

Sebelumnya, hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 mendapatkan gugatan dari pasangan nomor urut 2, kemudian MK memutuskan agar KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan PSU Pilkada 2024 pada 60 hari ke depan terhitung sejak putusan, 24 Februari 2025.

Putusan MK itu bahwa Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024 karena terbukti telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari dua periode.

Pasangan calon nomor 3 pada Pilkada Tasikmalaya memperoleh suara tertinggi sebesar 52,01 persen, selanjutnya nomor urut 2 memperoleh 27,50 persen, dan nomor urut 1 memperoleh 20,49 persen.

Polemik Masa Jabatan Ade Sugianto: Menuju Pemungutan Suara Ulang di Tasikmalaya

Polemik masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya menjadi sorotan utama dalam Pilkada 2024. Persoalan ini bermula dari perbedaan perhitungan masa jabatan Ade Sugianto pada periode pertamanya.

Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi, sebagai pemohon, menggugat keabsahan pencalonan Ade Sugianto, dengan alasan Ade telah menjabat sebagai bupati selama dua periode. Menurut mereka, masa jabatan Ade dimulai sejak 5 September 2018, saat ia secara faktual telah menjalankan tugas sebagai bupati, meskipun pelantikan resminya baru dilakukan pada 3 Desember 2018.

"Berdasarkan perhitungan tersebut H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati dua setengah tahun masa jabatan sehingga harus dihitung menjabat satu periode," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Perbedaan perhitungan kembali muncul terkait akhir masa jabatan Ade. DPRD Tasikmalaya mengeluarkan surat yang menyatakan masa jabatan Ade berakhir pada 23 Maret 2021, sementara SK Mendagri terbit pada 26 April 2021. Pemohon berpegang pada SK Mendagri, yang menurut mereka menunjukkan masa jabatan Ade selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau lebih dari setengah periode.

"Berdasarkan perhitungan tersebut H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati dua setengah tahun masa jabatan sehingga harus dihitung menjabat satu periode," tegas Guntur Hamzah.

Dengan demikian, menurut pemohon, Ade telah menjabat selama dua periode jika ditambahkan dengan periode keduanya sebagai Bupati Tasikmalaya pada Pilkada 2020. Namun, Ade berargumen bahwa masa jabatannya hanya 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga belum mencapai satu periode.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah kemudian meluruskan perhitungan masa jabatan Ade. Menurutnya, masa jabatan Ade harus dihitung sejak 5 September 2018 hingga 23 Maret 2021, yang berarti 2 tahun 6 bulan 18 hari.

"Berdasarkan perhitungan tersebut H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati dua setengah tahun masa jabatan sehingga harus dihitung menjabat satu periode," kata Guntur Hamzah.

"Maka menurut Mahkamah H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan 'belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota," sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati tasikmalaya dalam pemilu bupati dan wakil bupati tasikmalaya 2024," kata Guntur Hamzah.

"Tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang," pungkasnya.

Dengan putusan ini, Ade Sugianto yang diusung oleh PDIP, PKB, NasDem, dan PBB, dan memenangkan Pilkada 2024 dengan 487.854 suara, didiskualifikasi. Pemungutan suara ulang pun diperintahkan untuk dilaksanakan.