Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?

Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan melibatkan tim pakar lingkungan dan tata ruang untuk mengevaluasi secara ilmiah seluruh aktivitas ekonomi di kawasan pegunungan dan perbukitan di Jawa Barat.

"Saya akan mengambil langkah berbasis kajian ilmiah. Tim pakar akan melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan yang objektif, bukan saya," ujar Dedi dilansir dari Antara, Senin (31/3/2025).

Evaluasi ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertambangan ilegal dan pengembangan wisata di wilayah puncak pegunungan dan perbukitan.

Jika ditemukan dampak negatif seperti banjir, longsor, polusi, atau peningkatan suhu udara, keputusan akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah.

"Keputusan akan merujuk pada rekomendasi pakar dan diteruskan ke dinas teknis terkait. Seperti dalam kasus Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat," jelasnya.

Dedi berharap evaluasi terhadap berbagai proyek dan wahana yang telah disegel dapat segera dilakukan agar ada kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

"Saya ingin memastikan semuanya berjalan cepat dan pasti. Kepastian bagi dunia usaha penting, tetapi warga juga harus yakin bahwa proyek atau kawasan tersebut tidak menimbulkan masalah," katanya.

Sebelumnya, Dedi menyoroti alih fungsi lahan di Jawa Barat, khususnya lahan yang dikelola PTPN di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar

Bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, ia melakukan penyegelan terhadap sedikitnya empat lokasi.

Empat lokasi yang disegel termasuk Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, serta Eiger Adventure Land.

Penyegelan terbaru dilakukan di proyek Eiger Camp di kaki Gunung Tangkuban Parahu, Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang berada di atas lahan kelolaan PTPN VIII.