Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tuai Kritik, Dedi Mulyadi Sentil Soal Etika Pejabat!

SuaraJabar.id - Perjalanan pribadi Bupati Indramayu Lucky Hakim liburan ke Jepang pada masa mudik Lebaran 2025 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi langkah tersebut dengan menekankan pentingnya tanggung jawab etis seorang pejabat publik, khususnya dalam mengelola waktu pribadi di tengah momentum krusial pelayanan masyarakat.

Dedi mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Lucky, baik melalui pesan singkat maupun rapat virtual.

Dalam pertemuan tersebut, Lucky menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Jepang dilakukan sebagai bentuk pemenuhan janji kepada anak-anaknya untuk berlibur usai masa kampanye Pilkada 2024.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Beri Kompensasi ke Kusir Delman dan Penarik Becak, Begini Komentar Menhub

Namun, Dedi mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, seorang kepala daerah terikat pada peraturan dan etika jabatan. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan keluarga tidak harus selalu diwujudkan dengan bepergian ke luar negeri.

"Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan, tapi bahagia tidak mesti di Jepang," ujarnya dikutip dari ANTARA pada Selasa (8/4/2025).

Menurut Dedi, seorang pemimpin justru harus menjadi inspirasi dalam membangun ruang-ruang kebahagiaan di wilayah kerjanya sendiri.

Jika daerah yang dipimpinnya belum memiliki fasilitas wisata atau rekreasi yang layak, maka sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk memperbaikinya.

"Kalau kotanya belum seindah Labuan Bajo, ya bikin dong seindah itu. Karena itu tugas pemimpin," tegasnya.

Baca Juga: Raja Juli Antoni dan Dedi Mulyadi Pimpin Aksi Penghijauan Puncak dengan 50 Ribu Bibit Pohon

Selain menyoroti soal perjalanan ke luar negeri, Dedi juga menyinggung persoalan sosial yang masih terjadi di Indramayu, seperti praktik "penyapu koin" di jalur pantura.

Kegiatan tersebut dinilai berbahaya dan tidak mendidik, serta mencerminkan belum optimalnya kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ketika dibubarkan, mereka muncul lagi. Itu artinya ada masalah struktural. Harus dicari pekerjaan alternatif yang masuk akal," kata Dedi.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun budaya kepemimpinan yang melekat pada tanggung jawab sosial. Menurutnya, pejabat publik saat ini harus bisa menjadi contoh dalam membentuk budaya baru yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya berasal dari dunia artis, hari ini dia sudah menjadi pejabat publik," tambahnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa aturan cuti bagi kepala daerah selama masa mudik sudah diatur secara jelas dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Oleh karena itu, tindakan Lucky Hakim disebut tidak sesuai prosedur, meski sudah mencoba mengajukan izin.

"Kami serahkan kepada Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau sudah seperti ini," ujar Dedi.

Sementara itu, Lucky Hakim memberikan klarifikasi terkait polemik perjalanannya. Ia menyebutkan bahwa perjalanan ke Jepang bersama keluarga telah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sejak akhir 2024.

Tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember dengan jadwal keberangkatan 2 April dan rencana kembali pada 11 April 2025.

Namun, karena terdapat hari kerja antara 8—10 April, Lucky sempat mengajukan izin melalui stafnya. Sayangnya, permohonan itu ditolak karena tidak memenuhi batas waktu pengajuan minimal 14 hari kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ia mengaku baru mengetahui adanya surat edaran Kemendagri ketika sudah berada di Jepang.

"Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari, dan saya belum sempat membaca semuanya," ujar Lucky di Pendopo Bupati Indramayu.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Lucky menyatakan mempercepat kepulangannya ke Indonesia agar tidak meninggalkan tugas pada hari kerja.

Ia juga memastikan bahwa selama di Jepang, koordinasi dengan Wakil Bupati tetap berjalan guna menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Kasus ini menjadi refleksi penting tentang batas antara kepentingan pribadi dan kewajiban publik yang harus selalu dijaga oleh seorang pemimpin.

Di tengah tuntutan masyarakat yang kian tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, pejabat publik dituntut untuk lebih peka, teliti, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil—bahkan saat menyangkut urusan keluarga.