Menteri Sosial Pelajari Ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

SuaraJabar.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan mempelajari ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan program Keluarga Berencana (KB).

Termasuk vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi, semua ketentuannya sedang dipelajari," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Menurut dia, KB merupakan program yang baik, tetapi penerapannya sebagai syarat bansos masih perlu kajian lebih lanjut.

Baca Juga: Pernyataan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan Ono Surono: Penting Untuk Membangun Kepercayaan Publik

Dikatakan bahwa penyaluran bansos miliki proses yang harus diikuti dan tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba.

Pemerintah memerlukan waktu untuk mempelajari ide tersebut sebelum menerapkannya.

"Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih, itu satu ide yang sangat bagus. Akan tetapi, kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus mempelajari lebih jauh," ucap dia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja, mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya, keluarga yang itu-itu saja.

Baca Juga: Perjuangan Bocah SMP Rawat Ayah Sakit Hingga Meninggal, Dedi Mulyadi Beri Reaksi Menyentuh

Dengan demikian, lanjut dia, seluruh bantuan pemerintah akan terintegrasi dengan program KB.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (28/4).

Kebijakan ini, menurut Dedi, sebagai jalan keluar karena saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya sedikitnya Rp25 juta.

Dedi mengatakan bahwa KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (metode operasi pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.

Mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

Wajib Militer Dedi Mulyadi

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai program wajib militer bagi anak bermasalah di Jabar yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi.

Berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.

"Itu mau masuk militer atau masuk pesantren -saja- barudak -anak-anak-. Jadi gini lah dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Cecep.

Cecep menilai kebijakan yang disampaikan Dedi mungkin bermaksud baik, namun dia mengungkapkan lebih baik yang diusung bukanlah konsep wajib militer pada anak bermasalah.

Tetapi pendidikan pendahuluan bela negara yang memang sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargai lah Pak Dedi itu. Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti Wamil tetapi pendidikan pendahuluan Bela Negara. Kalau pendidikan pendahuluan Bela Negara, memang itu amanat Undang-Undang tentang PSDN, yaitu Pengembangan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ucap Cecep.

Dalam beleid tersebut, lanjut dia, dijelaskan mengenai pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), yang levelnya bukan pendidikan militer tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus.

"Mungkin maksud KDM juga dugaan saya ke situ," ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan jika memang betul maksud dari kebijakan Dedi Mulyadi merupakan PPBN, dirinya akan sangat setuju.

Bahkan mendukung sampai 1.000 persen jika program tersebut dilaksanakan, namun dia mendesak agar Dedi Mulyadi membuat konsep program itu secara matang sebelum diberlakukan.

Menurut Cecep program PPBN itu akan lebih baik jika hal itu diberlakukan bagi seluruh siswa dan bukan hanya bagi siswa bermasalah.

"Jadi bukan hanya untuk siswa nakal tapi untuk seluruh siswa. Jadi harus terprogram, dibuat roadmapnya grand designnya sampai kapan, dan anak itu di boarding school nati diinapkan di mana, jadi nanti sekolah lagi, jadi nggak-gak selama enam bulan full di situ bukan," katanya.

Selain itu, tambah dia, program tersebut haruslah melibatkan seluruh unsur pembinaan dan pendidikan seperti pembina kerohanian, TNI, pendidik, psikologi, Guru BP, pembina kesiswaan hingga pihak pemerintahan.

"Nah terus dibuat kurikulumnya, dan sesekali mungkin di sekolah kegiatannya, lalu sekali di camp-camp militer, sesekali di luar gitu ya, ke gunung ke mana gitu, ada kurikulumnya. Dan tidak hanya TNI yang dilibatkan, misalnya kaum pendidik, terus spiritualnya misalnya dari tokoh-tokoh agama, dilibatkan di situ psikolog, guru BP, pembina osis dan lain-lainnya dilibatkan termasuk pemerintah gitu," tuturnya.