Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Senin, 05 Mei 2025 | 23:13 WIB
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat diwawancarai wartawan di Garut, Senin (5/5/2025). (ANTARA/Feri Purnama)

SuaraJabar.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi nampaknya mendapatkan pro kontra dari pejabat tinggi, soal pendidikan berkarakter semi militer untuk pelajar.

Namun hal tersebut nampaknya disambut baik Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Dia menyebutkan penerapan aturan mengikuti pendidikan semi militer bagi kalangan pelajar memiliki tujuan agar lebih disiplin dan konsep tersebut cukup bagus dengan contoh yang sudah lama dilaksanakan pada mahasiswa di Universitas Garut, Jawa Barat.

"Itu adalah pendidikan karakter, efektif atau tidak kita lihat lagi, itu kan lebih ke meningkatkan disiplin," kata Bupati Abdusy Syakur kepada wartawan dilansir dari Antara, Senin 5 Mei 2025.

Ia menuturkan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait wajib pendidikan militer atau pendidikan berkarakter bagi anak sekolah yang bermasalah merupakan hal yang baik agar bisa membentuk karakter dan lebih disiplin.

Baca Juga: Om Zein Minta Kades dan Perangkat Desa Bantu Awasi Siswa di Jam Sekolah

"Menurut saya adalah ide yang baik," kata mantan Rektor Universitas Garut tersebut kepada wartawan.

Ia mengungkapkan kebijakan mendisiplinkan anak-anak dengan konsep pendidikan militer memiliki banyak tujuan yang tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Bagi Garut, kata dia, konsep itu sudah diterapkan oleh Universitas Garut (Uniga) terhadap mahasiswanya agar wajib mengikuti kegiatan pendidikan semi militer yang disebut Program Bela Negara sejak 2010 lalu.

"Seperti di kampus Uniga itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, Alhamdulillah anak-anak kita lebih disiplin," katanya.

Ia menyampaikan pendidikan militer kepada kalangan pelajar itu tidak hanya membentuk secara individu, tapi juga sistem kehidupan yang akan menjadi lebih baik karena menerapkan kedisiplinan.

Baca Juga: Dari 'Gubernur Konten' ke Ajakan Kerjasama: Drama Baru Dedi Mulyadi dan Kaltim

Terkait Garut kapan melaksanakan program itu, Bupati tidak menjawabnya, namun akan melihat terlebih dahulu bagaimana daerah lain menjalankannya.

Ia menyampaikan saat ini Pemkab Garut sedang fokus meningkatkan sarana proses kegiatan belajar di setiap sekolah yang ada di wilayahnya.

"Kita fokus dulu ke kelengkapan sarana proses pelajar di sekolah," katanya.

Dedi Mulyadi dan Ide Barunya Soal Program Pendidikan Karakter 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.

Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.

Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur. Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa pendekatan militeristik dapat memberikan stigma negatif bagi siswa dan memperparah kondisi psikologis mereka, serta menekankan pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.

Program ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan puluhan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Meskipun demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini masih berlangsung di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.

Bahkan, pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah saat ini menyoroti terobosan Dedi Mulyadi tersebut.

Load More