Pigai Bela Kebijakan Dedi Mulyadi: Pendidikan Militer untuk Siswa Nakal Tak Langgar HAM

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

Baca Juga: Tolak Bantuan Dedi Mulyadi, Ayah Pengangguran 11 Anak Tak Mau Vasektomi

Program Barak Militer untuk Siswa dan Warga Bermasalah

Sejak awal Mei 2025, Dedi Mulyadi telah mengirimkan 272 anak ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kedisiplinan dan bela negara kepada siswa yang dianggap bermasalah.

Selain itu, Dedi juga berencana memperluas program ini kepada pemuda dan orang dewasa yang sering membuat onar di masyarakat.

Mereka akan dibina di barak militer, sementara proses hukum tetap berjalan bagi pelanggaran pidana.

Tanggapan dan Potensi Skala Nasional

Baca Juga: Kontroversial Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Minta Diganti dengan Usaha Keluarga Miskin

Program ini mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyebut bahwa jika berhasil di Jawa Barat, program ini bisa diterapkan secara nasional.